Halorakyat.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah dinamika hukum yang melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Polemik ini berpusat pada status pendidikan atau ijazah yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 lalu.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengeluarkan putusan terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyoroti syarat pendidikan Wakil Presiden. Meski majelis hakim menolak gugatan pemohon, MK mencatat bahwa tidak ditemukan bukti fisik yang memadai terkait ijazah setara sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa dokumen yang diajukan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan hanyalah berupa sertifikat kehadiran dalam perkuliahan. Dokumen tersebut dinilai tidak mampu membuktikan keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas sebagaimana yang disyaratkan secara hukum.
Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Penegasan ini disampaikan oleh hakim MK Adies Kadir sebagai respon atas tuntutan dalam petitum para pemohon yang menginginkan pembatalan status pencalonan tersebut.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon,” ujar hakim MK Adies Kadir.
Di sisi lain, Mahkamah Agung mengambil langkah hukum berbeda melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi dari seorang warga bernama Subhan. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan MA yang dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto ini segera memicu reaksi politik di tingkat parlemen. Sejumlah anggota DPR RI mulai menggalang dukungan untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat guna merespons polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengonfirmasi bahwa saat ini sudah terdapat sekitar 50 anggota dewan yang telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat. Dokumen usulan tersebut tidak hanya berisi tanda tangan dukungan, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai pasal-pasal hukum yang relevan dengan polemik yang sedang berkembang di masyarakat.
Merespons dinamika politik dan hukum tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di Istana, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026.
Prasetyo menegaskan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran, melainkan memberikan masukan terkait situasi yang dihadapi. Klarifikasi ini disampaikan untuk menepis isu yang beredar luas di publik mengenai adanya penolakan dari Presiden terhadap keputusan pribadi wakilnya tersebut.
Secara terpisah, Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan resmi terkait posisinya saat ini. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menghindari polemik politik yang berkepanjangan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat luas di tengah ketidakpastian hukum yang sedang terjadi.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah Gibran untuk membuka diri terhadap masukan dan kritik masyarakat dipandang sebagai upaya untuk meredam ketegangan politik. Hingga saat ini, proses politik di DPR terkait Hak Menyatakan Pendapat masih terus berjalan seiring dengan upaya konsolidasi di tingkat eksekutif guna memastikan jalannya roda pemerintahan tetap berjalan stabil.
Publik kini menantikan kelanjutan dari proses hukum di tingkat Mahkamah Agung serta perkembangan di DPR terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Seluruh dinamika ini mencerminkan kompleksitas tantangan hukum dan politik yang dihadapi dalam masa jabatan pemerintahan saat ini.
