Halorakyat.id — Partai Nasional Demokrat (NasDem) menegaskan bahwa seluruh opsi penanganan atas dinamika hukum dan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dijalankan secara ketat melalui mekanisme konstitusional. Sikap tersebut disampaikan menyusul keluarnya putusan dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memicu perdebatan publik mengenai keabsahan dokumen persyaratan administrasi orang nomor dua di Indonesia tersebut pada Senin (9/11/2026).
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menilai bahwa wacana mengundurkan diri maupun penggantian posisi wakil presiden sama-sama merupakan opsi yang relevan untuk dicermati. Namun, ia menekankan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pihak terkait maupun lembaga negara tidak boleh menyimpang dari koridor hukum serta ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku.
“Keduanya bagus, baik mundur atau digantikan, yang jelas diproses sesuai konstitusi. Terserah Gibran, yang jelas putusan MA dan MK harus diproses lebih lanjut sesuai dengan konstitusi. NasDem mendukung proses yang konstitusional,” ujar Hermawi Taslim.
Penegasan dari kubu NasDem ini mengemuka seiring dengan langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mulai menginventarisasi berbagai pandangan dan masukan dari elemen masyarakat serta fraksi-fraksi di parlemen. DPR dijadwalkan akan menindaklanjuti secara resmi implikasi hukum dari putusan lembaga peradilan tinggi tersebut sesaat setelah pembukaan masa sidang DPR RI usai jalannya masa reses.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pimpinan dan anggota dewan masih melakukan pembahasan secara informal di tingkat lintas fraksi. Menurut Dasco, seluruh mekanisme penetapan maupun penyikapan kelembagaan DPR atas status surat keterangan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran baru dapat digulirkan secara formal melalui forum rapat resmi parlemen.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” tutur Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dasco membeberkan bahwa arus aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan serta kalangan legislator lintas fraksi terus mengalir deras menjelang berakhirnya masa reses DPR. Berbagai pihak mendorong agar badan legislatif segera mengambil sikap yang tegas dan terukur agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik maupun kegaduhan hukum yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
Meskipun demikian, pimpinan DPR menegaskan kehati-hatiannya dalam memproses persoalan tersebut. DPR masih menunggu penyerahan salinan resmi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden tidak sah. Dokumen fisik keputusan hukum tersebut sangat krusial sebagai landasan formal sebelum DPR melangkah ke tahap pembahasan resmi sesuai tata tertib dewan.
Ia menambahkan bahwa setelah pembukaan masa sidang resmi digulirkan, DPR RI dipastikan akan segera merespons serta menentukan langkah politik dan hukum yang selaras dengan prosedur perundang-undangan. Kejelasan status hukum ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi roda pemerintahan dan jalannya kepemimpinan nasional.
Di sisi lain, perdebatan seputar legitimasi kepemimpinan nasional ini turut diwarnai oleh tanggapan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang sebelumnya mengingatkan agar wacana pemakzulan atau penggantian kepemimpinan tidak dilakukan secara sembrono. Dinamika politik ini terus menjadi sorotan publik seiring berjalannya proses hukum serta komunikasi politik antarpartai di tingkat parlemen.
