Halorakyat.id — Partai Keadilan Sejahtera secara resmi menyatakan sikap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, partai tersebut menilai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mencermati secara mendalam putusan tersebut sesuai dengan fungsi konstitusional yang melekat pada lembaga legislatif. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga serta memperkuat nilai-nilai etika dan kepatutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menarik perhatian masyarakat luas secara signifikan. Menurutnya, DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menindaklanjuti dinamika ini demi memastikan bahwa standar integritas pemimpin nasional tetap terjaga dengan baik. Ia berharap seluruh proses hukum dan politik yang berkaitan dengan persoalan ini dapat diletakkan dalam koridor konstitusi yang berlaku.
“Putusan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat luas, dan DPR RI sesuai fungsi konstitusionalnya dapat mencermati dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memperkuat etika dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian.
Pipin juga mengingatkan seluruh pihak mengenai adanya standar etika dan integritas tinggi yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Standar tinggi tersebut secara eksplisit merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk memegang teguh konstitusi serta menjalankan segala undang-undang dengan selurus-lurusnya.
Demokrasi yang sehat, menurut pandangan PKS, tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap prosedur administratif semata, melainkan juga keteladanan nyata dalam menjaga hukum, etika, dan kepatutan publik. Oleh karena itu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah yang krusial bagi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia di masa-masa mendatang.
Sebelumnya, dalam persidangan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Keputusan tersebut diambil karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan tersebut.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dalam pembacaan putusannya menjelaskan bahwa pihak pemohon dan pihak terkait dalam perkara ini tidak memenuhi syarat kedudukan hukum karena mereka bukan merupakan peserta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Meskipun menolak gugatan atas dasar formalitas hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan catatan penting dalam pertimbangan hukumnya yang menarik perhatian publik.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang absah dan meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah setara sekolah menengah atas oleh Gibran Rakabuming Raka selama menempuh pendidikan di luar negeri. Kendati menemukan fakta tersebut, lembaga peradilan konstitusi ini menegaskan tidak memiliki kewenangan hukum untuk mendiskualifikasi atau membatalkan keterpilihan Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon,” ujar Hakim Mahkamah Konstitusi Adies Kadir saat membacakan putusan di Jakarta.
Lebih lanjut, Adies Kadir memaparkan bahwa penilaian mengenai keterpenuhan syarat administratif pencalonan presiden dan wakil presiden secara substantif merupakan ranah lembaga negara lain. Menurutnya, lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk menilai keabsahan dokumen serta keterpenuhan syarat calon adalah lembaga yang telah ditunjuk dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang pemilu terkait.
Isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka memang telah menjadi perbincangan hangat sejak masa kampanye Pemilihan Umum 2024 berlangsung. Publik terus mempertanyakan proses penyetaraan ijazah luar negeri yang digunakan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai pendamping Prabowo Subianto.
Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyerahkan penilaian etika dan administrasi ini kepada lembaga negara lain yang memiliki kewenangan terkait. PKS berharap agar dinamika ini disikapi secara bijak dan profesional oleh seluruh institusi terkait demi menjaga marwah demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas para pemimpin nasional.
