Halorakyat.id — Mahkamah Agung (MA) telah resmi mengeluarkan salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut diterbitkan setelah melalui proses hukum panjang, dimulai dari gugatan awal oleh advokat Subhan Palal di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta hingga berujung pada tingkat kasasi di MA.
Perjalanan perkara ini sempat terhenti di tingkat pertama dan banding, di mana PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal. Namun, setelah mengajukan kasasi, MA akhirnya mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tersebut.
Dalam salinan putusan yang dirilis pada Selasa (10/11/2026), MA menjabarkan enam poin pertimbangan hukum yang menjadi dasar pembatalan surat tersebut. Salah satu poin krusial adalah pandangan MA mengenai kewenangan korektif dan remidial peradilan tata usaha negara untuk menghentikan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana, terutama ketika hal tersebut menyangkut kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan umum.
MA menegaskan bahwa pelanggaran administrasi dalam kasus ini bukan sekadar kepentingan kontestan, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memiliki hak pilih dan dipilih dianggap memiliki hak gugat, terutama terkait persyaratan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Pertimbangan hukum lainnya mencakup adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. MA menilai putusan tersebut sebagai notoire feiten atau fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, yang secara langsung telah mengubah keadaan hukum dan berimplikasi pada objek sengketa, sehingga putusan tersebut dianggap bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku saat ini.
MA juga memilih untuk mengedepankan keadilan substantif daripada sekadar keadilan prosedural. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa eksepsi mengenai kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak tidak lagi beralasan hukum karena pengadilan perlu melakukan sistemisasi konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang utuh sesuai dengan asas ius curia novit, di mana hakim dianggap tahu akan hukum.
Secara faktual, MA menyoroti bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah saat itu hanya didasarkan pada dokumen kehadiran, catatan akademik, dan penjelasan nilai, bukan bukti kelulusan. MA menegaskan tidak ditemukan bukti sah yang menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan di Indonesia.
“Penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional dengan satuan pendidikan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal,” tegas Mahkamah Agung dalam salinan putusan tersebut.
Konsekuensi dari putusan ini mewajibkan pihak kementerian terkait untuk mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. MA menilai bahwa tindakan penerbitan keputusan tersebut sejak awal telah cacat secara administratif karena mengabaikan fakta materiil mengenai ketiadaan bukti kelulusan yang sah secara formal sebagai standar penyetaraan pendidikan.
Dengan dikabulkannya permohonan kasasi ini, MA menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya karena inti dari sengketa telah terjawab melalui pembatalan objek sengketa tersebut. Putusan ini menjadi catatan hukum penting dalam proses administrasi kependidikan dan kepemiluan di Indonesia, yang menekankan pentingnya kehati-hatian instansi pemerintah dalam mengeluarkan dokumen resmi penyetaraan pendidikan bagi warga negara.
Seluruh proses hukum ini mencerminkan dinamika pengawasan peradilan terhadap tindakan administratif pemerintah. MA telah mengambil sikap tegas untuk memulihkan keadilan substantif, terutama dalam perkara yang memiliki dampak luas terhadap legitimasi persyaratan administrasi bagi pejabat publik di tingkat nasional. Langkah hukum ini mengakhiri sengketa yang telah bergulir selama beberapa waktu terakhir di berbagai tingkatan peradilan tata usaha negara.
