Halorakyat.id — Tim penasihat hukum terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo resmi mengajukan surat permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menguji dan memeriksa ulang dokumen ijazah fisik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Permohonan tersebut disampaikan langsung oleh tim pengacara dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (11/11).
Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum Roy Suryo, Refly Harun, menjelaskan bahwa pengujian ulang perlu dilakukan dengan membandingkan dokumen fisik ijazah Joko Widodo dengan tiga pembanding ijazah terverifikasi yang diterbitkan pada bulan November 1985. Langkah ini dinilai penting oleh tim hukum untuk memastikan keabsahan dokumen yang menjadi pusat perselisihan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.
“Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985,” kata penasihat hukum Roy Suryo, Refly Harun.
Refly menambahkan bahwa surat permohonan pengujian ulang ini tidak hanya ditujukan kepada majelis hakim yang memimpin persidangan, tetapi juga ditembuskan ke sejumlah instansi serta pejabat tinggi negara. Tembusan surat tersebut diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung, hingga Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
Selain pejabat tinggi negara dan lembaga peradilan, surat permohonan pengujian tersebut juga ditembuskan kepada beberapa pejabat internal di lingkungan Mahkamah Agung. Beberapa di antaranya meliputi Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta Tim Penuntut Umum perkara a quo.
Majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan menerima berkas surat permohonan tersebut dari tim penasihat hukum terdakwa. Kendati demikian, pihak majelis hakim belum memberikan putusan atau respons resmi terkait apakah permintaan pengujian ulang ijazah fisik tersebut akan dikabulkan atau ditolak. Majelis hakim memilih untuk melanjutkan tahapan persidangan sesuai agenda yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan keterangan majelis hakim, persidangan akan kembali dilanjutkan pada Rabu (18/11) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Beberapa saksi yang dijadwalkan hadir dalam persidangan mendatang antara lain Adam Bayu Aji, Rismon Sianipar, serta Dumatno Budi Utomo. Para saksi tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan mendalam guna membuat terang perkara pidana yang menjerat terdakwa.
Proses persidangan perkara ini sebelumnya telah menghadirkan saksi kunci, yaitu Joko Widodo sendiri secara langsung. Mantan Presiden Indonesia tersebut memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11). Kehadiran Joko Widodo dalam persidangan menjadi momentum penting setelah berbulan-bulan isu seputar dugaan ijazah tersebut bergulir di ranah publik dan hukum.
Dalam perkara pidana ini, Roy Suryo didakwa oleh jaksa penuntut umum atas dugaan melakukan penyebaran informasi yang tidak benar atau fitnah serta pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo. Jaksa menilai bahwa konten dan pernyataan yang disampaikan terdakwa melalui media massa serta saluran digital telah merugikan nama baik mantan kepala negara tersebut.
Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjerat Roy Suryo dengan pasal berlapis. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, jaksa menyertakan dakwaan subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Penyesuaian Pidana.
