Halorakyat.id — Politikus Partai Golkar yang juga mantan penyanyi dangdut, Mukhtaruddin Ashraff Abu, melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat pagi. Kunjungan yang berlangsung singkat tersebut menarik perhatian publik lantaran dilakukan tepat pada saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penggeledahan di kediaman pribadinya di Semarang. Pertemuan antara Ashraff dengan Jokowi berlangsung di tengah bergulirnya penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan istrinya, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.
Ashraff, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPR RI, tiba di kediaman pribadi Jokowi sekitar pukul 09.45 WIB. Meskipun sempat menunggu beberapa saat karena Jokowi belum tiba di lokasi, pertemuan tersebut akhirnya terlaksana selama kurang lebih 15 menit. Dalam kesempatan itu, Ashraff menemui ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut dengan alasan personal sebagai bentuk penghormatan dan kekaguman terhadap sosok mantan presiden yang baru saja purna tugas tersebut.
Usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Sumber, Ashraff memberikan keterangan singkat kepada awak media mengenai tujuannya menemui Jokowi. Ia menegaskan bahwa kehadirannya semata-mata didasari oleh rasa kagum dan keinginan untuk menjalin silaturahmi secara langsung. Ashraff mengaku selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Jokowi setiap kali memiliki kesempatan di wilayah Jawa Tengah guna mendapatkan wejangan serta dukungan moril dalam menjalani aktivitas kesehariannya.
“Saya pengagum beliau. Saya itu setiap ada kesempatan bertemu beliau itu pasti datang untuk minta doa restu,” tegas Mukhtaruddin Ashraff Abu.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai poin spesifik dari doa restu yang ia harapkan dari Joko Widodo, Ashraff tidak memberikan jawaban yang mendalam. Ia hanya merespons secara singkat bahwa tujuannya adalah agar dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan hukum yang sedang dihadapi oleh keluarganya, terutama terkait kasus korupsi yang sedang ditangani oleh otoritas antirasuah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Pada hari yang sama dengan kunjungan tersebut, tim penyidik KPK terpantau melakukan penggeledahan intensif di rumah milik Ashraff yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Dalam operasi lapangan tersebut, penyidik KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen, tetapi juga melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil mewah merek BMW bertenaga listrik. Penyitaan aset ini diduga kuat memiliki kaitan dengan aliran dana dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang dikembangkan oleh tim penyidik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut menyasar kediaman Ashraff dalam kapasitasnya yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) pada periode 2023 hingga 2024. Langkah hukum ini merupakan bagian integral dari penyidikan dugaan pencucian uang yang merupakan pengembangan dari perkara pokok korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menjerat istrinya.
Kasus ini sendiri bermula dari adanya dugaan korupsi dalam pengadaan jasa tenaga alih daya atau outsourcing di Pemkab Pekalongan. KPK mengendus adanya konflik kepentingan yang sangat kuat karena perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq, yakni PT Raja Nusantara Berjaya, diketahui memenangkan sejumlah proyek pengadaan di wilayah tersebut. Keterlibatan Ashraff sebagai komisaris di perusahaan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri sejauh mana aliran dana hasil korupsi disamarkan atau dialihkan menjadi aset pribadi.
Berdasarkan data penyidikan, sepanjang periode 2023 hingga 2026, nilai transaksi yang masuk ke rekening PT RNB dari kontrak-kontrak dengan berbagai perangkat daerah di Pemkab Pekalongan mencapai angka fantastis sekitar Rp46 miliar. Dari total nilai kontrak tersebut, KPK menduga terdapat aliran dana sekitar Rp19 miliar yang dinikmati secara pribadi oleh keluarga Fadia Arafiq dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar kuat bagi KPK untuk menerapkan pasal-pasal pencucian uang dalam pengembangan perkara ini.
Meskipun penggeledahan dan penyitaan aset telah dilakukan, hingga saat ini KPK belum secara resmi menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka dalam klaster penyidikan pencucian uang tersebut. Status Ashraff saat ini masih sebagai saksi yang keterangannya sangat diperlukan untuk memperjelas mekanisme operasional PT RNB dan hubungannya dengan kebijakan pengadaan barang di Pemkab Pekalongan selama istrinya menjabat sebagai kepala daerah.
Di sisi lain, Fadia Arafiq sendiri telah menyandang status tersangka dalam perkara pokok dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tersebut. Saat ini, Bupati Pekalongan nonaktif itu sudah mulai menjalani proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyelidikan TPPU ini dipandang sebagai upaya KPK untuk melakukan pemulihan aset atau asset recovery dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik lancung dalam birokrasi pemerintahan daerah tersebut.
