Halorakyat.id — Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) secara resmi mengeluarkan peringatan kepada tiga perusahaan asal Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya indikasi kuat bahwa asap dari lahan konsesi perusahaan tersebut telah melintasi batas negara dan berdampak pada kualitas udara di Singapura. Dengan penambahan ini, total perusahaan yang telah menerima pemberitahuan resmi di bawah payung Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA) kini mencapai sepuluh entitas.
Ketiga perusahaan yang baru saja menerima peringatan tersebut adalah PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak, dan PT Baratama Putra Perkasa. Pemberitahuan ini disampaikan hanya berselang tiga hari setelah pihak otoritas Singapura mengirimkan teguran serupa kepada tujuh perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Sumatra. Seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar pengawasan ini diwajibkan untuk segera mengerahkan sumber daya manusia guna memadamkan titik api serta mencegah meluasnya kebakaran di area konsesi yang mereka kuasai.
Otoritas Singapura menuntut setiap perusahaan yang menerima peringatan agar menghentikan segala aktivitas pembakaran lahan yang saat ini masih berlangsung. Selain itu, mereka dilarang keras untuk memulai pembakaran baru di area lahan mereka. Setiap perusahaan juga diwajibkan menyusun dan menyerahkan rencana tindakan konkret kepada NEA yang memuat strategi terperinci mengenai upaya pemadaman api serta langkah preventif agar insiden kebakaran serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Kami berkomitmen untuk menyelidiki semua perusahaan yang terbukti bertanggung jawab menyebabkan kabut asap lintas batas di Singapura, dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut berdasarkan THPA, dengan mengacu pada informasi serta bukti yang tersedia,” tegas Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu.
Dalam keterangannya, Grace Fu mengungkapkan bahwa pemerintah Singapura hingga saat ini belum menerima respons atau tanggapan resmi dari tujuh perusahaan yang sebelumnya telah diberikan peringatan. Pemerintah setempat menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan setiap perusahaan yang terbukti terlibat bertanggung jawab atas pencemaran udara lintas batas. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan nantinya akan diserahkan kepada instansi terkait untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.
Di sisi lain, Menteri Senior Singapura, K Shanmugam, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi masalah kabut asap yang merugikan publik. Negara tersebut menyatakan kesiapannya untuk memanfaatkan seluruh instrumen hukum, regulasi, hingga jalur ekonomi yang tersedia guna menindak perusahaan yang bertanggung jawab. Pihaknya menyatakan akan mengejar pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan, bahkan membuka kemungkinan untuk memperkuat aturan hukum yang ada saat ini.
Daftar sepuluh perusahaan yang kini berada dalam pengawasan ketat pemerintah Singapura meliputi PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia, serta tiga perusahaan terbaru yakni PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak, dan PT Baratama Putra Perkasa. Upaya ini mencerminkan sikap keras Singapura dalam merespons dampak lingkungan yang dirasakan oleh warga negaranya akibat aktivitas pembakaran lahan di luar batas negara mereka.
