Halorakyat.id — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mengalami perubahan dalam waktu dekat. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab spekulasi mengenai wacana penyaluran gaji pegawai negeri melalui lembaga koperasi yang sempat mencuat di ruang publik. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyalurkan hak-hak abdi negara tersebut secara langsung ke rekening bank masing-masing pegawai guna menjamin kelancaran serta akuntabilitas administrasi keuangan negara.
Kepastian ini muncul setelah adanya usulan dari kementerian teknis terkait yang ingin memperluas peran koperasi dalam sistem jasa keuangan nasional. Namun, Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas bendahara umum negara memandang bahwa sistem yang berjalan saat ini sudah sangat efisien dan aman. Suahasil menjelaskan bahwa proses transfer langsung merupakan standar operasional yang telah teruji dalam menjaga ketepatan waktu penerimaan gaji bagi jutaan ASN di seluruh wilayah Indonesia tanpa hambatan birokrasi tambahan.
“Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer, tetap seperti sekarang,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Sebelumnya, wacana mengenai keterlibatan koperasi dalam penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan dana pensiun pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pihak Kementerian Koperasi menilai bahwa langkah tersebut dapat memperkuat fungsi koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Rencana ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan awal di internal pemerintah, khususnya dalam koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk melihat kemungkinan koperasi menjadi unit layanan jasa pembayaran yang setara dengan perbankan.
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pelibatan koperasi dalam sistem pembayaran gaji bertujuan untuk meningkatkan daya saing lembaga tersebut di tengah dominasi sektor perbankan konvensional. Menurut pandangannya, jika koperasi diberikan mandat resmi untuk mengelola penyaluran gaji, maka likuiditas dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan meningkat secara signifikan. Hal ini juga dipandang sebagai bagian dari transformasi besar-besaran untuk menjadikan koperasi sebagai lembaga keuangan yang modern, kredibel, dan mampu bersaing secara sehat di industri keuangan.
Aspirasi untuk memperkuat peran koperasi tersebut juga telah dimasukkan ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang saat ini sedang dalam proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam draf regulasi terbaru tersebut, terdapat poin-poin strategis mengenai penguatan pengawasan koperasi melalui pembentukan badan pengawas independen di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, RUU tersebut juga merancang fungsi baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota di dalam koperasi.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi turut memberikan penjelasan tambahan mengenai isu yang berkembang tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pegawai negeri. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini memang belum ada keputusan resmi atau payung hukum tetap yang menetapkan perubahan jalur pembayaran gaji ASN dari bank ke koperasi. Ahmad menekankan bahwa pemerintah masih mengkaji berbagai aspek teknis, mitigasi risiko, serta kesiapan infrastruktur digital koperasi sebelum mengambil kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup jutaan pegawai negeri dan pensiunan.
“Contohnya saat ini kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan seperti halnya yang dilakukan oleh PT Pos dan bank,” ujar Ahmad Zabadi dalam keterangannya pada Kamis (8/10/2029).
Meski terdapat keinginan kuat dari sisi pengembangan ekosistem koperasi, Kementerian Keuangan tetap pada posisi untuk mempertahankan jalur perbankan dan PT Pos sebagai mitra utama penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fokus utama bendahara negara saat ini adalah memastikan tidak ada kendala teknis sekecil apa pun yang dapat menghambat distribusi gaji bulanan. Dengan demikian, para ASN diimbau untuk tidak khawatir akan adanya perubahan mekanisme mendadak yang dapat memengaruhi waktu penerimaan pendapatan mereka di tengah dinamika pembahasan regulasi yang masih berlangsung di parlemen.
