Halorakyat.id — Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membongkar dugaan keberangkatan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke luar negeri. Keberangkatan tersebut disinyalir sengaja dilakukan guna menghindari panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dijadwalkan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun MAKI, Nusron mulai bergerak meninggalkan Jakarta sehari sebelum jadwal pemeriksaan berlangsung, yakni pada Rabu, 14 Oktober 2026. Mantan pejabat tinggi kementerian tersebut bertolak menggunakan jalur penerbangan dari Jakarta menuju Batam, sebelum menyambung perjalanan air menggunakan kapal feri menuju Singapura dan kemudian menyeberang ke Malaysia.
“Berdasarkan penelusuran kami, Nusron Wahid pada hari Rabu telah bepergian ke Malaysia melalui Batam dan Singapura. Setelah mendarat di Batam, ia menaiki kapal feri menuju Singapura, kemudian melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Boyamin memaparkan bahwa Nusron terpantau menghabiskan waktu selama satu hari penuh di Johor Bahru pada saat agenda pemeriksaan KPK seharusnya berlangsung. Keesokan harinya, tepatnya pada Jumat, 16 Oktober 2026, yang bersangkutan terpantau kembali melakukan pergerakan melintasi perbatasan untuk menuju Singapura.
Hingga Minggu, 18 Oktober 2026, Nusron masih berada di wilayah Singapura. MAKI mendeteksi adanya potensi bagi mantan menteri tersebut untuk kembali berkunjung ke Johor Bahru pada awal pekan, sebelum diperkirakan kembali pulang ke tanah air pada Selasa mendatang.
Selain memetakan rute perjalanan, Boyamin menyoroti aspek legalitas administratif terkait keberangkatan mantan menteri ke luar negeri. Secara ketentuan protokoler kenegaraan, seorang menteri maupun mantan menteri yang hendak melakukan perjalanan dinas atau agenda luar negeri diwajibkan mengantongi surat izin resmi dari Presiden Republik Indonesia.
Boyamin meyakini bahwa kepergian mendadak ke negara tetangga tersebut belum mengantongi restu atau izin resmi dari Presiden. Keraguan ini memperkuat dugaan bahwa rangkaian kepergian lintas negara itu bukan dalam rangka menjalankan penugasan dinas, melainkan upaya menghindari proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah.
Menyikapi ketidakhadiran tersebut, Boyamin menilai pihak komisi antirasuah memiliki dasar kewenangan yang kuat untuk segera mengambil tindakan tegas. Menurutnya, aparat penegak hukum dapat menerbitkan surat perintah membawa paksa terhadap saksi yang telah berulang kali mengabaikan surat panggilan penyidik.
Aturan pemanggilan saksi secara normatif memberikan ruang penjemputan paksa apabila seseorang mangkir sebanyak dua kali pemanggilan dengan alasan tertentu. Terlebih lagi, apabila ketidakhadiran tersebut terjadi tanpa adanya pemberitahuan atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penyidik bahkan berwenang mengambil tindakan penjemputan langsung sejak panggilan pertama diabaikan.
Pihak KPK sendiri mengonfirmasi telah menerima laporan intelijen terkait posisi Nusron yang berada di Malaysia saat pemeriksaan diagendakan. Lembaga antirasuah saat ini sedang mengkaji penerapan langkah jemput paksa terhadap pihak yang bersangkutan demi memastikan kelancaran pengusutan perkara.
“Semua opsi penindakan akan dipertimbangkan oleh tim penyidik, karena KPK berkomitmen penuh agar seluruh proses penegakan hukum dalam perkara ini dapat berjalan secara efektif,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Dugaan mangkirnya Nusron berkaitan erat dengan penyidikan perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan suap lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam penanganan perkara korupsi ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka resmi.
Para tersangka tersebut mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Selain keempat nama itu, empat tersangka lain yang turut dijerat adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta tiga pihak swasta yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Penyidik KPK mencatat bahwa Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry memiliki peranan signifikan sebagai figur yang dikenal sebagai orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Kedekatan relasi ini menjadi salah satu materi krusial yang tengah didalami oleh pihak penyidik.
Saat ini, delapan orang tersangka tersebut telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pengungkapan kasus korupsi perizinan lahan ini berawal dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September. Dalam penindakan senyap itu, petugas menangkap 19 orang serta menyita barang bukti uang tunai dengan nominal mencapai Rp106,3 miliar.
