Halorakyat.id — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membeberkan inisial dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga kuat membocorkan dokumen perkara penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kebocoran informasi dan dokumen rahasia tersebut disinyalir diberikan kepada salah satu tersangka, yakni Arif Sugianto, sebelum lembaga antirasuah melancarkan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurut keterangannya, kedua oknum personel KPK yang diduga terlibat dalam aksi pembocoran dokumen internal tersebut masing-masing berinisial TS dan MS. Kedua pegawai tersebut diketahui berasal dari instansi luar KPK yang diperbantukan dalam unit kerja berbeda di lembaga antirasuah tersebut. TS tercatat sebagai pejabat di Direktorat Penyelidikan KPK yang sebelumnya merupakan pegawai dari lembaga lain tetapi telah mundur, sementara MS merupakan personel aktif di Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK.
“Inisial nama-nama pembocor dokumen dan informasi penanganan dugaan korupsi ATR/BPN kepada Arif Sugianto sebelum OTT KPK,” kata Boyamin Saiman.
Boyamin menjelaskan bahwa tersangka Arif Sugianto dalam menjalankan modus operandinya disinyalir sering mengaku memiliki akses serta hubungan dekat dengan jajaran personel KPK. Dugaan tersebut diperkuat oleh ditemukannya rekam jejak komunikasi melalui telepon seluler antara Arif Sugianto dan oknum pegawai KPK tersebut. Atas temuan itu, pihak MAKI telah secara resmi melaporkan kedua nama tersebut kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK agar segera dilakukan pemeriksaan etik dan substantif.
Selain mendesak pemeriksaan terhadap TS dan MS, MAKI juga meminta Dewas KPK untuk bertindak cepat dengan memanggil sejumlah pihak terkait lainnya sebagai saksi. Boyamin menekankan pentingnya meminta keterangan dari tersangka Fahd El Fouz dan Lampri guna mendalami sejauh mana sepak terjang serta keterlibatan Arif Sugianto dengan oknum internal KPK tersebut dalam memuluskan upaya pembocoran perkara.
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya indikasi kebocoran dokumen internal terkait penanganan perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN. Lembaga antirasuah tersebut memastikan telah meluncurkan pengusutan internal secara menyeluruh untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa proses pemeriksaan internal saat ini sedang berjalan intensif dengan melibatkan Inspektorat serta Dewan Pengawas KPK. Meskipun demikian, Budi belum merinci secara detail identitas maupun jumlah pasti personel yang tengah menjalani proses klarifikasi, seraya menegaskan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan masih berproses secara seksama sesuai prosedur yang berlaku.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas, masih berproses,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Di tengah pengusutan dugaan kebocoran dokumen oleh pihak internal, KPK memastikan penanganan perkara pokok dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan tanpa hambatan. Budi menegaskan bahwa tim penyidik terus bekerja secara profesional untuk melengkapi seluruh alat bukti tambahan yang dibutuhkan guna memperkuat pembuktian perkara di persidangan kelak.
Kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN ini berawal dari penindakan atas dugaan suap terkait pengurusan pembukaan blokir lahan milik Summarecon yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pengembangannya, KPK juga mengusut dugaan penerimaan gratifikasi dan praktik jual-beli jabatan, termasuk dugaan penerimaan uang dari pihak internal yang berkaitan dengan proses rotasi, promosi, maupun mutasi jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta layanan pertanahan lainnya.
Dalam perkara besar ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Para tersangka tersebut mencakup unsur pejabat tinggi kementerian, pejabat kantor pertanahan daerah, hingga pihak swasta. Mereka adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, serta Adrianto Pitojo Adi yang menjabat sebagai Direktur Utama Summarecon.
Selain ketiga pejabat dan eksekutif tersebut, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya, yaitu Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi dari pihak swasta, Erwin, serta Muhammad Fakhry. Kedelapan tersangka diduga memiliki keterkaitan erat dalam skema pemberian dan penerimaan suap guna memuluskan perizinan pertanahan dan pengaturan posisi jabatan di tubuh Kementerian ATR/BPN.
Proses pengusutan kebocoran dokumen oleh Dewas dan Inspektorat diharapkan dapat berjalan transparan guna menjaga integritas penegakan hukum di KPK. Publik dan berbagai lembaga pengawas independen terus memantau perkembangan penanganan kasus ini, baik dari sisi penindakan korupsi ATR/BPN maupun pembersihan internal dari oknum-oknum yang melanggar kode etik.
