Halorakyat.id — Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melayangkan kritik tajam terkait kondisi perpolitikan nasional yang dinilai semakin liar dan tidak beradab. Melalui pernyataan di akun media sosial X pada 4 November 2026, SBY menyoroti fenomena perebutan kekuasaan yang cenderung menghalalkan segala cara, di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian.
Kegelisahan yang disampaikan SBY mencerminkan kekhawatiran mendalam mengenai nasib demokrasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa persoalan utama saat ini bukan lagi sekadar siapa yang mengendalikan pemerintahan, melainkan bagaimana negara mampu mempertahankan moralitas, kepercayaan publik, serta legitimasi institusionalnya. Politik yang kehilangan batas etika dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian serta menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
“Kok jadi begini negara kita, kok begini liar politik kita,” tulis Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun X pribadinya.
Dalam pandangannya, demokrasi tidak bisa hanya diukur melalui keberadaan pemilu atau sekadar pergantian pemerintahan. Esensi demokrasi yang sejati menuntut kesediaan para elit untuk menerima pembatasan kekuasaan, menghormati supremasi hukum, serta menyadari bahwa kemenangan politik tidak memberikan mandat untuk menggunakan instrumen negara demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kondisi ini diperparah dengan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pertarungan kekuasaan yang mengabaikan prinsip akuntabilitas. Apabila institusi negara dipersepsikan bekerja atas dasar kedekatan kekuasaan daripada mandat konstitusional, maka kepercayaan publik terhadap negara akan mengalami erosi yang jauh lebih serius. Fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas jangka panjang dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Tantangan struktural ini tercermin dalam data Rule of Law Index dari World Justice Project tahun 2026 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-75 dari 143 negara dengan skor 0,51. Meskipun angka tersebut tidak menunjukkan kegagalan total seluruh institusi, namun tetap menjadi indikator penting mengenai perlunya penguatan supremasi hukum dan akuntabilitas di berbagai lini pemerintahan.
Kualitas demokrasi domestik secara langsung berdampak pada reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Sebagai negara yang memiliki ambisi strategis di forum-forum seperti ASEAN, G20, hingga BRICS, legitimasi politik di dalam negeri menjadi modal utama bagi Indonesia dalam memainkan peran sebagai negara kekuatan menengah atau middle power. Tanpa konsistensi antara praktik demokrasi internal dan nilai-nilai yang dipromosikan secara diplomatik, daya tarik normatif Indonesia berpotensi melemah.
Pengamat diplomasi sering kali merujuk pada konsep Two-Level Games yang menjelaskan bahwa kebijakan internasional suatu negara sangat bergantung pada stabilitas politik domestik. Ketika perhatian pemerintah terserap oleh konsolidasi kekuasaan atau konflik internal, agenda diplomasi sering kali terhambat. Hal ini membuktikan bahwa kualitas institusi domestik turut menentukan ruang gerak diplomasi Indonesia di panggung global.
Dalam kaitan tersebut, kepemimpinan regional Indonesia di Asia Tenggara menuntut praktik tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Krisis kepercayaan domestik dapat menciptakan biaya diplomatik dan ekonomi yang tidak langsung terlihat namun nyata dampaknya. Investor internasional cenderung mempertimbangkan kepastian hukum dan stabilitas kebijakan sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.
SBY pun memberikan dorongan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Langkah ini dipandang sebagai momentum krusial untuk mengembalikan negara ke jalur mandat konstitusional. Keberhasilan dalam menangani kasus hukum secara transparan dan menjaga independensi lembaga negara akan menjadi indikator penting dalam pemulihan kepercayaan masyarakat.
Politik yang kehilangan adab tidak hanya merugikan rakyat secara domestik, tetapi juga menggerogoti kredibilitas negara di hadapan komunitas global. Pengaruh internasional yang berkelanjutan membutuhkan negara yang tidak hanya kuat secara material, tetapi juga memiliki integritas moral dan institusional yang kokoh. Oleh karena itu, komitmen terhadap supremasi hukum dan perlindungan kebebasan sipil harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan roda kekuasaan.
Ke depan, Indonesia perlu memastikan bahwa ambisi sebagai kekuatan menengah tidak sekadar menjadi jargon diplomatik tanpa substansi. Kualitas kepemimpinan yang mampu menjaga integritas dan membatasi kekuasaan sesuai koridor hukum menjadi prasyarat mutlak. Politik berkeadaban bukan sekadar nostalgia masa lalu, melainkan fondasi utama agar Indonesia memiliki masa depan diplomatik yang meyakinkan dan dihormati oleh komunitas internasional.
