Halorakyat.id — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Proses hukum saat ini tidak hanya berfokus pada pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pasal penyadapan, melainkan juga mulai merambah pada pendalaman dugaan makar yang melibatkan para tersangka.
Sejauh ini, Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, serta tiga jenderal polisi lainnya yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penangkapan dan penetapan tersangka ini dilakukan setelah adanya temuan mengenai akses ilegal terhadap nomor telepon pribadi milik kepala negara yang terjadi sejak tahun 2025.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa tim penyidik sedang bekerja secara intensif untuk membongkar motif di balik tindakan tersebut. Pihak kepolisian tidak ingin gegabah dan memastikan bahwa setiap aspek hukum dalam kasus ini diperiksa dengan mendalam, termasuk indikasi adanya ancaman terhadap stabilitas negara.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” tegas Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Langkah tegas Polri ini mendapatkan perhatian serius dari parlemen. Komisi III DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat kerja khusus dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Rapat ini menjadi agenda krusial untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan serta membongkar siapa dalang utama di balik skema penyadapan ilegal tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap seorang Presiden adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Rapat kerja tersebut direncanakan akan dipimpin langsung oleh pimpinan Komisi III bersama dengan jajaran wakil ketua dan perwakilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Pihak DPR menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam konspirasi ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara transparan. Sesuai dengan arahan dari pimpinan DPR, seluruh proses penyelidikan harus dibuka seterang-terangnya kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat mengenai motif politik di balik penyadapan tersebut.
Sebelumnya, keterlibatan Listyo Sigit Prabowo dalam kasus ini berujung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikannya dari jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah administratif segera setelah adanya laporan mengenai keterlibatan para petinggi tersebut dalam aktivitas ilegal yang mengancam keamanan data kepresidenan.
Hingga saat ini, tim penyidik Polri terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan, baik berupa data elektronik maupun keterangan saksi untuk memperkuat sangkaan pasal makar. Publik kini menantikan hasil dari rapat kerja antara DPR dan Kapolri guna mendapatkan gambaran lebih utuh mengenai dampak serta latar belakang dari kasus yang melibatkan jenderal-jenderal kepolisian tersebut terhadap keamanan nasional Indonesia.
