Halorakyat.id — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang melakukan mutasi terhadap 199 personel Polri. Kebijakan penyegaran organisasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026. Mutasi ini melibatkan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk posisi strategis seperti Wakabaintelkam, Kakorlantas, serta tiga jabatan Kapolda.
Langkah rotasi jabatan ini dinilai sebagai instrumen penting bagi institusi sebesar Polri untuk melakukan regenerasi dan penempatan personel yang lebih tepat sasaran. Rano menekankan bahwa penempatan anggota harus didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan integritas yang teruji agar mampu memberikan dampak nyata bagi organisasi. Menurutnya, pengembangan karier berbasis prestasi akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kepolisian untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh.
“Saya mendukung langkah Kapolri melakukan penyegaran di tubuh Polri. Dalam institusi sebesar Polri, regenerasi dan penempatan personel menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas organisasi sekaligus membangkitkan semangat pengabdian anggota,” ujar Rano Alfath.
Penugasan baru bagi para personel tidak hanya dimaknai sebagai pergantian posisi administratif semata, melainkan sebagai peluang untuk menambah pengalaman dan mengembangkan inovasi di lapangan. Rano berharap setiap anggota yang menempati jabatan baru dapat menghadirkan cara kerja yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menjadi krusial dalam memperkuat tanggung jawab anggota terhadap kewenangan yang diberikan oleh negara.
Kebijakan mutasi ini juga dipandang sejalan dengan semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ yang tengah diusung oleh kepolisian. Rano menegaskan bahwa semangat tersebut harus diterjemahkan melalui kepemimpinan yang humanis, terbuka terhadap aspirasi warga, serta pelayanan yang responsif. Ia menilai bahwa penempatan personel yang tepat merupakan fondasi dasar agar arah kebijakan Kapolri dapat terimplementasi secara konsisten hingga ke tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan warga.
Keberhasilan dari proses mutasi ini nantinya akan diukur dari perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas. Parameter keberhasilan tersebut mencakup kecepatan respons kepolisian dalam menindaklanjuti laporan, transparansi dalam perkembangan penanganan perkara, serta kehadiran personel yang mampu menjamin rasa aman di tengah masyarakat. Kepercayaan publik dinilai akan meningkat apabila pelayanan yang diberikan terasa lebih transparan dan inklusif.
Para pejabat yang baru saja menerima mandat jabatan diminta untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan memikul tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Rano mendorong agar mereka mampu memberikan teladan yang baik bagi bawahannya serta mempertahankan berbagai program positif yang sudah berjalan sebelumnya. Perbaikan kinerja harus dilakukan secara terukur agar setiap amanah jabatan benar-benar mampu mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
