Halorakyat.id — TNI saat ini tengah melakukan investigasi menyeluruh terkait penyalahgunaan rumah dinas di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur, yang ditemukan telah beralih fungsi menjadi markas operasional judi online. Proses pemeriksaan difokuskan untuk mengungkap sejak kapan aset negara tersebut disewakan oleh penghuninya kepada pihak luar. Pihak Pomdam Jaya telah dilibatkan untuk menelusuri durasi sewa serta kronologi pemanfaatan properti tersebut oleh warga sipil yang kini telah berurusan dengan pihak kepolisian.
Kapendam Jaya, Letkol Arh Noor Ishak, menegaskan bahwa tindakan menyewakan rumah dinas prajurit kepada pihak ketiga merupakan pelanggaran disiplin dan aturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan, rumah dinas hanya diperuntukkan bagi prajurit aktif dan dilarang keras untuk dikomersialkan atau dipindahtangankan fungsinya kepada warga sipil. Pelanggaran terhadap aturan ini kini menjadi atensi serius bagi jajaran TNI untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
“Untuk waktu penyewaan ini masih dalam proses pemeriksaan di Pomdam Jaya,” tegas Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Ishak.
Kasus ini mencuat setelah warga sekitar mencurigai adanya aktivitas tidak wajar di dalam rumah dinas tersebut. Kecurigaan masyarakat memuncak ketika beredar video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang sedang mengoperasikan puluhan perangkat komputer di sebuah ruangan, yang diduga kuat merupakan pusat kendali judi daring. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas telah mengamankan 11 warga sipil yang diduga berperan sebagai operator di lokasi kejadian.
Pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 11 warga sipil tersebut. Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita sejumlah barang bukti krusial berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, serta sembilan kartu identitas penduduk. Untuk keperluan penyidikan, lokasi tersebut kini telah dipasangi garis polisi, sementara aliran listrik di bangunan itu telah diputus guna mengamankan barang bukti dan mencegah akses yang tidak sah.
Di sisi lain, TNI juga telah memeriksa pemilik resmi dari rumah dinas tersebut yang diketahui merupakan seorang perwira menengah berpangkat Letkol berinisial ARM. Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas, menyatakan bahwa investigasi internal sedang berjalan untuk menentukan sejauh mana keterlibatan oknum perwira tersebut dalam kasus ini. Pihak TNI belum memberikan keterangan rinci mengenai status hukum perwira yang bersangkutan karena proses pemeriksaan masih terus dilakukan secara bertahap.
TNI berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan sesuai dengan hukum militer yang berlaku. Penyelidikan tidak hanya menyasar pada durasi penyewaan, tetapi juga menggali potensi adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pemilik rumah dinas dalam mengawasi aset negara yang dipercayakan kepadanya. Langkah tegas akan diambil jika ditemukan bukti keterlibatan oknum prajurit dalam praktik ilegal tersebut sesuai dengan aturan disiplin militer yang berlaku di lingkungan TNI.
