Halorakyat.id — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi penerbitan dokumen maladministrasi pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Selain hukuman penjara selama 5 tahun, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan subsider 100 hari kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar. Terdakwa Hery Susanto juga diwajibkan membayar uang pengganti atas kerugian yang ditimbulkan dalam kasus korupsi ini.
“Mengadili, menyatakan Terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” kata Majelis Hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Dalam putusannya, hakim menetapkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 3.875.000.000 kepada negara. Untuk menutup pembayaran uang pengganti tersebut, hakim menyampaikan bahwa sebuah aset milik terdakwa dapat diperhitungkan dan disita oleh negara.
Aset yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut berupa satu unit rumah milik Hery Susanto yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Hakim menegaskan jika terdakwa tidak mampu membayar sisa uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan selama 3 tahun, serta memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
Putusan majelis hakim ini sedikit lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (24/9), jaksa penuntut umum menuntut agar Hery Susanto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan.
Dalam sidang tuntutan tersebut, jaksa penuntut umum meyakini bahwa terdakwa Hery Susanto terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana badan, jaksa sebelumnya juga menuntut agar terdakwa dibebani kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 4,19 miliar.
Kasus hukum yang menjerat mantan pejabat publik ini bermula dari praktik penerimaan suap yang berkaitan dengan penerbitan dokumen maladministrasi di lingkungan kerja yang pernah dipimpinnya. Dengan dibacakannya amar putusan ini, proses hukum terhadap Hery Susanto di tingkat pertama resmi berkekuatan hukum dengan penetapan status penahanan yang terus berlanjut.
