Halorakyat.id — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi merilis ketentuan dan persyaratan komprehensif bagi pekerja atau buruh yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Melalui skema bantuan pemerintah tersebut, setiap pekerja penerima yang dinyatakan memenuhi syarat bakal mendapatkan subsidi dana tunai sebesar Rp300.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan sekaligus dalam satu kali pencairan, sehingga masing-masing penerima manfaat akan mengantongi total bantuan sebesar Rp900.000.
Kebijakan pencairan bantuan subsidi gaji ini memiliki payung hukum kuat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan baru tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Pemerintah menetapkan regulasi tersebut lengkap beserta petunjuk teknis pelaksanaannya agar proses penyaluran di lapangan berjalan tertib, tepat sasaran, dan transparan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pentingnya program ini bagi kesejahteraan kaum buruh. Pihaknya menyampaikan bahwa bantuan subsidi upah dirancang sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengintervensi ketahanan ekonomi keluarga pekerja di tengah penyesuaian kondisi perekonomian nasional.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah Anggoro Putri.
Untuk memastikan calon penerima terpenuhi secara sah, Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria utama yang wajib dipenuhi oleh para pekerja. Syarat mendasar adalah penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid. Selain itu, calon penerima disyaratkan masih tercatat sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga periode Agustus 2026.
Mengenai kriteria besaran penghasilan, pemerintah menetapkan batas upah paling tinggi sebesar Rp3,5 juta per bulan bagi pekerja penerima bantuan. Namun, terdapat ketentuan khusus untuk mengakomodasi fleksibilitas tingkat upah di daerah-daerah yang memiliki nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari angka Rp3,5 juta. Bagi pekerja di kawasan tersebut, batas maksimal upah yang dipersyaratkan disesuaikan mengikuti besaran UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Skema pembulatan dan penyesuaian serupa juga berlaku bagi wilayah atau daerah yang tidak mematok standar UMK tersendiri. Pada wilayah demikian, acuan batas maksimal upah pekerja penerima BSU dialihkan mengacu pada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat. Besaran nilai upah yang dijadikan patokan oleh Kemnaker merupakan data upah paling mutakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup penjumlahan komponen gaji pokok dan tunjangan tetap pekerja.
Di sisi lain, Kemnaker mempertegas bahwa tidak seluruh pekerja berhak mengakses subsidi gaji ini karena adanya filter pengecualian instansi dan program. Bantuan subsidi upah secara eksplisit tidak diberikan kepada pekerja atau buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), prajurit aktif TNI, maupun anggota aktif Polri. Sebaliknya, pekerja berpenghasilan rendah yang tercatat belum atau tidak sedang menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun berjalan akan dijadikan prioritas utama penerima BSU 2026.
Sebagai langkah pengawasan dan keterbukaan publik, Kemnaker mengimbau seluruh pekerja untuk proaktif memeriksa status kepesertaan mereka secara mandiri. Masyarakat dan pekerja yang ingin memastikan apakah dirinya terdaftar sebagai penerima BSU Tahun 2026 dapat langsung mengakses situs resmi Kemnaker melalui tautan bsu.kemnaker.go.id. Selain layanan berbasis daring, penerima manfaat juga bisa berkonsultasi atau mengajukan pertanyaan dengan menghubungi pusat layanan pelanggan Kemnaker di nomor telepon 1500 630.
