Halorakyat.id — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal berskala besar. Praktik penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut menyasar nomor telepon Presiden, para pejabat tinggi negara, tokoh politik nasional, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga jajaran pengusaha swasta.
Penetapan status tersangka terhadap Listyo Sigit dilakukan penyidik hanya 35 hari setelah dirinya resmi dilantik untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Selain mantan pimpinan tertinggi korps Bhayangkara tersebut, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian lainnya sebagai tersangka dalam skandal yang sama, disusul penetapan tersangka keempat dalam rangkaian penyidikan intensif.
Berdasarkan hasil temuan awal tim penyidik Bareskrim Polri, serangkaian aktivitas penyadapan tanpa izin dan di luar prosedur operasi standar itu berlangsung secara sistematis sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Untuk menyamarkan jejak tindakan tak berizin tersebut, seluruh rekaman log serta data riwayat aktivitas penyadapan teridentifikasi telah dihapus dari sistem komputerisasi pada Oktober 2026.
Perangkat yang digunakan dalam aksi penyadapan massal ini dipastikan bukan merupakan alat ilegal yang dibeli dari pasar gelap, melainkan fasilitas teknologi penyadapan resmi milik institusi kepolisian. Peralatan canggih tersebut dibeli menggunakan alokasi anggaran negara yang seharusnya difungsikan khusus untuk mendukung operasi penegakan hukum sah, seperti pembuktian tindak pidana terorisme, pembongkaran jaringan narkotika, serta penyidikan kasus korupsi.
Penyalahgunaan sistem teknologi penyadapan negara ini terjadi karena nomor telepon para pejabat dan tokoh publik dimasukkan ke dalam basis data pengintaian tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik. Ketiadaan mekanisme pengawasan eksternal yang ketat dan independen membuka celah bagi pihak tertentu untuk mengoperasikan alat negara demi kepentingan di luar tugas pokok penegakan hukum.
Hingga saat ini, penyidik kepolisian belum membeberkan secara rinci motif utama di balik penyadapan tak berizin tersebut. Di sisi lain, pihak Listyo Sigit Prabowo maupun tim kuasa hukumnya belum menyampaikan pernyataan resmi atau langkah pembelaan di hadapan publik, sehingga prinsip asas praduga tak bersalah tetap mengikat seluruh proses hukum sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dugaan praktik penyadapan ini mengemuka seiring bergulirnya isu rencana pergantian tampuk kepemimpinan Polri yang telah berembus sejak Agustus 2026. Proses penghapusan log aktivitas penyadapan di dalam sistem internal juga terdeteksi berlangsung pada bulan yang sama saat Listyo Sigit bersiap melepas jabatan Kapolri yang telah diembannya selama hampir enam tahun.
Selama memimpin institusi kepolisian, Listyo Sigit dikenal memiliki kedekatan historis yang erat dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kendati demikian, sejumlah pengamat hukum menegaskan bahwa hubungan kerja di masa lalu tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan pihak lain dalam perkara pidana yang terjadi belakangan. Joko Widodo sendiri memilih menjaga jarak dan meminta publik menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Perkembangan penanganan perkara ini semakin menyita perhatian publik setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan keterangan mengenai adanya enam perwira kepolisian yang sempat diamankan terlebih dahulu. Para perwira tersebut mengklaim hanya menjalankan perintah atasan, dan Listyo Sigit disebut sempat dilepaskan setelah muncul penawaran tertentu.
Meskipun pernyataan yang disampaikan Mahfud MD tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian hukum lebih lanjut, munculnya isu tawar-menawar dalam penanganan perkara menjadi perhatian serius. Apabila indikasi negosiasi itu terbukti di kemudian hari, transparansi mengenai materi yang ditawarkan serta alasan penolakannya menjadi poin penting yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Di tengah pusaran kasus yang melibatkan jajaran mantan pimpinan kepolisian, Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim murni merupakan langkah penegakan hukum profesional demi menjaga integritas institusi.
“Penindakan ini murni penegakan hukum dan bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri,” tegas Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto saat menerima pengurus Persatuan Purnawirawan Polri.
Langkah tegas yang diambil oleh Jenderal Suyudi Ario Seto mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Dukungan dari para jenderal senior dinilai sangat krusial untuk menjaga stabilitas serta keutuhan internal korps Bhayangkara saat menghadapi penanganan perkara yang sensitif.
Kendati demikian, catatan sejarah penegakan hukum di internal kepolisian menunjukkan bahwa dukungan moral korps dapat dinamis mengikuti perkembangan situasi politik. Pada Oktober 2022 lalu, saat Polri diterpa krisis kepercayaan akibat kasus Ferdy Sambo, para purnawirawan jenderal juga hadir di Mabes Polri untuk memberikan dukungan moral kepada Listyo Sigit yang saat itu menjabat sebagai Kapolri aktif.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kini dihadapkan pada ujian kepemimpinan yang cukup berat karena harus memimpin proses hukum terhadap senior yang baru saja menyerahkan tongkat komando kepolisian kepadanya. Selain itu, penyidikan ini berjalan di dalam lingkungan organisasi yang sebagian perwiranya tumbuh dan membina karier di bawah kepemimpinan Listyo Sigit selama periode panjang.
Pengamat kriminologi memprediksi bahwa proses penyidikan perkara penyadapan ilegal ini berpotensi memperluas daftar tersangka dari kalangan perwira kepolisian. Seiring bertambahnya nama yang terseret, dorongan dari pihak-pihak berkepentingan agar penanganan perkara dihentikan pada tingkatan tertentu diperkirakan akan semakin menguat.
Bentuk perlawanan dari jaringan internal yang merasa terancam diproyeksikan tidak selalu berwujud konfrontasi terbuka. Langkah hukum melalui permohonan praperadilan, pembingkaian narasi kriminalisasi politik, perubahan keterangan saksi di persidangan, hingga ancaman penyebaran dokumen hasil penyadapan dapat menjadi hambatan nyata dalam penuntasan kasus ini.
Potensi ancaman pembukaan dokumen rahasia hasil penyadapan menjadi isu paling krusial karena berisiko menggeser proses penegakan hukum murni menjadi ajang kompromi politik antar-elit. Penguasaan atas data percakapan pribadi milik pejabat dan tokoh penting memberi daya tawar tinggi bagi pihak-pihak yang memegang informasi tersebut.
Dinamika hukum juga diwarnai perbedaan pendapat mengenai konstruksi pasal yang disangkakan. Narasi dari lingkungan Istana sempat menyebutkan bahwa tindakan penyadapan mengarah pada upaya makar, namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pasal makar tidak diterapkan oleh penyidik. Ketidaksesuaian narasi politik dengan sangkaan hukum berpotensi melemahkan posisi jaksa penuntut umum saat pembuktian di pengadilan.
Untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan dan menjaga independensi penyidikan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang independen serta penerbitan undang-undang khusus tentang penyadapan. Keterlibatan lembaga independen seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan DPR RI dianggap penting guna memastikan seluruh tahapan hukum berjalan secara akuntabel dan transparan hingga tuntas.
