Halorakyat.id — Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB) secara resmi menyatakan komitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional dari potensi gangguan kelompok perusuh. Deklarasi yang berfokus pada persatuan Indonesia tersebut dilakukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 November 2026, dengan melibatkan ribuan perwakilan elemen pekerja dari berbagai sektor industri dan sosial.
Kelompok yang tergabung dalam koalisi besar ini terdiri dari serikat pekerja, serikat petani, organisasi guru, tenaga honorer, komunitas nelayan, hingga gerakan perempuan yang sepakat untuk menghormati mandat konstitusi hasil pemilihan umum. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam memastikan transisi dan keberlangsungan kepemimpinan nasional berjalan tanpa hambatan inkonstitusional yang dapat merugikan rakyat luas.
Said Iqbal menyatakan bahwa deklarasi bertajuk Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto ini merupakan seruan terbuka kepada seluruh elemen buruh dan masyarakat sipil. Menurutnya, pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia telah melalui mekanisme demokrasi yang sah dan konstitusional, sehingga segala upaya yang bersifat memecah belah atau mencoba menggulingkan pemerintahan di luar jalur hukum harus ditolak secara tegas oleh seluruh rakyat.
“Hari ini Koalisi Serikat Pekerja, Serikat Petani, Guru dan Tenaga Honorer, Komunitas Nelayan, Kaum Perempuan, dan Partai Buruh yang bergabung di KSPPB mengadakan aksi deklarasi ikrar dengan tema Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto,” ujar Said Iqbal.
Penegasan dukungan ini didasari pada fakta bahwa Presiden Prabowo Subianto telah terpilih melalui proses demokrasi yang diakui secara legal oleh negara dan masyarakat internasional. Said Iqbal menekankan bahwa seluruh elemen bangsa perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja hingga masa jabatan berakhir pada tahun 2029 mendatang, tanpa adanya gangguan yang bersifat destruktif atau anarkis di tengah jalan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan negatif seperti penyebaran fitnah, berita bohong atau hoaks, serta provokasi kekerasan yang berpotensi memicu kerusuhan. Meskipun demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, Said mengingatkan bahwa aspirasi tersebut harus disampaikan melalui saluran yang tepat dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di tanah air.
Said Iqbal menjelaskan bahwa demonstrasi dan unjuk rasa tetap merupakan hak konstitusional yang dihormati dalam negara demokrasi. Namun, ia memberikan garis tegas bahwa aksi-aksi tersebut tidak boleh mengarah pada tindakan merusak fasilitas publik, pembakaran, atau memicu kerusuhan massal yang mengancam ketertiban umum. Baginya, menyampaikan aspirasi harus tetap dalam bingkai kedamaian dan ketertiban demi menjaga citra bangsa di mata dunia.
Lebih lanjut, alasan utama kelompok buruh dan petani memberikan dukungan kuat kepada pemerintahan saat ini adalah karena adanya keselarasan visi dalam kebijakan publik. Said Iqbal menilai sejumlah program pemerintah yang sedang dan akan dijalankan sangat sejalan dengan perjuangan panjang kaum pekerja, termasuk di antaranya adalah penguatan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan percepatan program reforma agraria yang selama ini menjadi tuntutan utama petani.
Pihak buruh melihat adanya sinyal positif dari pemerintah dalam upaya melawan sistem ekonomi neoliberalisme yang dinilai merugikan kedaulatan ekonomi rakyat. Said menekankan bahwa visi ekonomi yang berlandaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan penguasaan negara atas sumber daya vital, menjadi jembatan ideologis antara kaum buruh dan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan spesifik seperti pembatasan sistem pekerjaan alih daya atau outsourcing serta komitmen terhadap kenaikan upah minimum yang layak juga disebut sebagai faktor penguat dukungan tersebut. Said meyakini bahwa di bawah kepemimpinan saat ini, terdapat ruang komunikasi yang lebih terbuka bagi serikat pekerja untuk menyuarakan kepentingan mereka langsung kepada pengambil kebijakan, guna mencapai cita-cita negara kesejahteraan atau welfare state.
“Kami bisa gerakkan di setiap kabupaten/kota ada pabrik-pabrik yang menjadi anggota kami. Kami bisa melawan dengan setiap saat keluar dari pabrik-pabrik untuk menjaga bilamana ada kerusuhan, bilamana ada kepentingan asing membuat kerusuhan, bilamana ada oknum-oknum ingin membuat kerusuhan,” tegas Said Iqbal.
Said menjelaskan bahwa jaringan serikat buruh yang ia pimpin memiliki basis massa yang sangat kuat dan tersebar luas di berbagai kawasan industri di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kekuatan massa ini, menurutnya, siap dimobilisasi kapan saja apabila terdeteksi adanya gerakan yang bertujuan menciptakan kerusuhan atau upaya-upaya dari pihak asing maupun oknum domestik yang ingin menggoyang stabilitas nasional secara ilegal.
Kendati menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan membela pemerintah dari kerusuhan, Said Iqbal memastikan bahwa sikap ini tidak akan membungkam daya kritis kaum buruh. Ia menegaskan bahwa serikat pekerja akan tetap melakukan demonstrasi secara rutin untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja, seperti tuntutan upah dan jaminan sosial, asalkan aksi tersebut dilakukan untuk membangun bangsa dan bukan untuk merusak tatanan negara.
Deklarasi di Monas ini dipandang sebagai awal dari gerakan yang lebih besar yang akan disosialisasikan ke seluruh daerah di Indonesia. Said Iqbal juga mengajak kalangan pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan di atas segala kepentingan politik jangka pendek. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa meski dukungan ini mungkin menuai pro dan kontra, prioritas utama koalisi buruh tetaplah keutuhan dan persatuan Republik Indonesia.
