Halorakyat.id — Pemerintah secara resmi memutuskan untuk mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan ini berlaku bagi berbagai lintas profesi yang selama ini mengabdi di instansi pemerintah. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).
Perubahan status ini mencakup spektrum profesi yang luas, mulai dari tenaga pengajar atau dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), hingga tenaga medis. Selain itu, tenaga pendukung lainnya seperti Satpol PP serta tenaga teknis atau pelaksana juga akan mendapatkan peningkatan status kepegawaian tersebut. Langkah ini diambil pemerintah setelah melalui serangkaian perhitungan mendalam mengenai kebutuhan aparatur negara di berbagai sektor pelayanan publik.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, ini termasuk lintas profesi,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa peran tenaga-tenaga tersebut sangat krusial dalam mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehari-hari. Ia mencontohkan dedikasi petugas pemadam kebakaran yang kini memegang tanggung jawab besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. Peningkatan status ini diharapkan mampu memberikan kepastian karier sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pegawai yang selama ini mengabdi dengan skema paruh waktu.
Tidak hanya sekadar peningkatan status, pemerintah juga memberikan peluang bagi para P3K penuh waktu untuk mengembangkan jenjang karier lebih lanjut ke arah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mereka akan diberikan kesempatan yang setara untuk mengikuti tes seleksi CPNS yang rencananya akan kembali dibuka oleh pemerintah mulai tahun 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata sistem manajemen aparatur sipil negara agar lebih efektif dan kompetitif.
Seluruh rangkaian kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap oleh instansi terkait. Pemerintah menargetkan bahwa perubahan status kepegawaian tersebut sudah mulai berlaku secara menyeluruh pada 1 Januari 2027. Selain fokus pada penataan tenaga honorer, pemerintah melalui koordinasi dengan DPR RI juga berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai isu krusial lainnya di bidang ketenagakerjaan maupun persoalan agraria yang selama ini menjadi perhatian publik.
Proses transisi ini diharapkan berjalan lancar tanpa mengganggu kualitas layanan publik di setiap sektor. Pihak kementerian terkait saat ini tengah menyusun petunjuk teknis mengenai mekanisme pengangkatan tersebut agar tidak menimbulkan kendala administratif di masa mendatang. Bagi para pegawai yang terdampak, langkah ini menjadi angin segar setelah sekian lama menanti kejelasan status kepegawaian yang lebih stabil dan permanen di lingkungan pemerintahan.
