Halorakyat.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga jenderal tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan bukti adanya aktivitas penyadapan tanpa izin yang berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Selain menyasar Presiden, para tersangka diduga melakukan tindakan serupa terhadap berbagai tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha. Langkah hukum ini diambil setelah proses penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Divpropam Polri untuk mengungkap aktor di balik praktik ilegal tersebut. Penetapan tersangka ini dipandang sebagai momentum krusial bagi institusi kepolisian untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh.
“Kita ingat bersama bahwa sejalan dengan makna pada program Bapak Kapolri yaitu kita bersih ke dalam,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.
Irjen Johnny Eddizon Isir menambahkan bahwa integritas institusi menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, upaya pembersihan di lingkungan internal merupakan langkah awal yang tidak bisa ditawar untuk memastikan Polri kembali mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Penegakan hukum ini ditegaskan sebagai komitmen Polri dalam menjalankan instruksi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Di sisi lain, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri memastikan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh para jenderal tersebut murni merupakan inisiatif oknum dan bukan kebijakan resmi institusi. Pihaknya menjamin bahwa meskipun sejumlah pejabat tinggi terlibat dalam perkara ini, seluruh pelayanan Polri kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa gangguan berarti. Pengawasan ketat kini tengah dilakukan guna memastikan proses hukum berjalan transparan.
Komjen Asep Edi menjelaskan bahwa proses penyidikan saat ini merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Perpol Nomor 4 Tahun 2025 mengenai susunan organisasi dan tata kerja di tingkat Mabes Polri. Pengawasan berlapis diterapkan agar pemeriksaan tetap objektif, profesional, dan proporsional. Polri juga memastikan bahwa seluruh instrumen aturan, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang pusat pemantauan, akan dijadikan acuan utama dalam penuntasan kasus ini.
Dalam keterangan terpisah, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi bahwa inisial LSP, ASN, dan EH telah resmi menyandang status tersangka. Tindakan penyadapan terhadap nomor pribadi Presiden serta tokoh publik lainnya menjadi inti dari perkara yang tengah didalami tersebut. Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak lain jika nantinya ditemukan fakta baru dalam pengembangan pemeriksaan di lapangan.
Kasus ini menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk Komisi III DPR RI yang menyoroti dampak dari tindakan ilegal tersebut terhadap stabilitas keamanan negara. Polri menegaskan bahwa tidak akan ada perlakuan istimewa bagi siapapun yang melanggar hukum, meskipun mereka berada di jajaran perwira tinggi. Kedepannya, institusi kepolisian berjanji akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat teknologi penyadapan agar penyalahgunaan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
