Halorakyat.id — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengkritik PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang masih berupaya mengajukan izin impor solar untuk keperluan operasional perusahaan. Kritik tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Senin lalu. Pernyataan ini menjadi sorotan lantaran disampaikan langsung di hadapan Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, yang merupakan petinggi Grup Bakrie, perusahaan induk dari KPC.
Pemerintah Indonesia saat ini telah menyatakan bahwa keran impor untuk komoditas solar telah ditutup sepenuhnya menyusul keberhasilan penerapan program B50. Kebijakan ini mewajibkan pencampuran minyak solar dengan 50 persen bahan bakar nabati yang bersumber dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Meski aturan tersebut sudah diberlakukan secara nasional, Bahlil mengungkapkan bahwa masih terdapat perusahaan sektor tambang yang mencoba menembus kebijakan tersebut dengan alasan kebutuhan operasional.
“Jadi solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Bahlil menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk menghentikan impor solar merupakan bagian dari upaya besar dalam mengoptimalkan potensi sumber energi dalam negeri. Dengan total konsumsi solar nasional mencapai 39 juta kiloliter per tahun, penggunaan campuran sawit sebesar 50 persen dianggap sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi asing. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini menjadi fondasi bagi pemerintah untuk memperluas kebijakan serupa pada jenis bahan bakar lainnya di masa depan.
Lebih lanjut, Bahlil memaparkan kondisi terkini neraca energi Indonesia yang masih menghadapi tantangan pada sektor bensin atau gasoline. Saat ini, Indonesia tercatat masih mengimpor sekitar satu juta barel minyak mentah per hari karena produksi dalam negeri baru mencapai 600 ribu barel, sementara kebutuhan konsumsi mencapai 1,6 juta barel. Kondisi ketimpangan produksi dan konsumsi ini menuntut pemerintah untuk segera mencari solusi alternatif melalui pengembangan energi terbarukan.
Sebagai langkah strategis berikutnya, pemerintah berencana mendorong penggunaan campuran etanol pada bensin dengan target kandungan mencapai 50 persen atau dikenal dengan program E50. Program ini meniru pola sukses yang telah diterapkan pada solar B50. Pemerintah meyakini bahwa penggunaan bahan baku nabati seperti tebu, singkong, dan jagung tidak hanya akan menekan angka impor bensin yang saat ini mencapai 40 juta kiloliter per tahun, tetapi juga dapat memicu lahirnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam transisi energi ini adalah menyeimbangkan antara kebutuhan industri yang besar dengan target kemandirian energi nasional. Bahlil menekankan bahwa setiap pelaku usaha di sektor tambang maupun industri lainnya harus mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan demi kepentingan nasional. Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus mendorong hilirisasi dan transisi energi agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi dari pasar global yang fluktuatif.
Program yang dijalankan oleh Kementerian ESDM ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perbaikan defisit neraca perdagangan migas Indonesia. Fokus pada optimalisasi sumber daya fosil melalui peningkatan lifting minyak bumi dan pengembangan energi nabati menjadi dua pilar utama yang terus digalakkan. Kebijakan ini menuntut kerja sama dari seluruh elemen industri agar target E50 dapat berjalan selancar implementasi B50 di masa mendatang.
