Halorakyat.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data mengenai keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan pesohor Raffi Ahmad dalam delapan paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian. Total nilai kontrak yang tercatat dalam sistem pengadaan INAPROC untuk periode 2024 hingga 2026 tersebut mencapai angka Rp 14.696.955.002, yang dialokasikan melalui PT Rans Animasi Indonesia. Temuan ini menjadi sorotan publik tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa, 10 November 2026, setelah data tersebut diungkap ke permukaan sehari sebelumnya.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa delapan paket pekerjaan tersebut berasal dari dua institusi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meskipun angka total telah tertera dalam sistem pengadaan, nilai yang benar-benar dibayarkan kepada pihak vendor masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen pembayaran resmi. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi belanja negara yang sebenarnya di lapangan.
Rincian pengadaan menunjukkan bahwa Kemendikbudristek melalui unit Museum dan Cagar Budaya mengalokasikan lima paket pekerjaan dengan total nilai Rp 3,9 miliar. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp 575,7 juta digunakan secara spesifik untuk paket penayangan konten melalui fitur Instagram Story. Sementara itu, paket lainnya yang bernilai Rp 2,52 miliar dialokasikan untuk membiayai kehadiran fisik Raffi Ahmad dalam berbagai acara resmi yang diselenggarakan oleh kementerian tersebut sebagai bagian dari upaya publikasi.
Sorotan lebih besar tertuju pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencatatkan tiga paket pekerjaan dengan nilai yang hampir serupa satu sama lain, yakni masing-masing sekitar Rp 3,6 miliar. Secara akumulatif, ketiga paket dari KKP ini menyumbang sekitar Rp 10,8 miliar atau setara dengan 73 persen dari total nilai pengadaan yang disoroti oleh ICW. Dua dari paket tersebut tercatat pada tahun 2025, yang memicu pertanyaan mengenai urgensi komunikasi publik di tengah kebijakan efisiensi belanja negara yang sedang dicanangkan pemerintah.
Pemerintah sendiri melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, telah menetapkan target efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun. Munculnya paket pengadaan jasa pemengaruh dengan nilai miliaran rupiah di tengah semangat penghematan ini menimbulkan tanda tanya mengenai parameter penilaian manfaat yang digunakan oleh kementerian terkait. Publik mempertanyakan apakah dampak dari promosi tersebut sepadan dengan beban biaya yang dikeluarkan dari kas negara.
Konteks waktu pengadaan juga menjadi bagian dari analisis transparansi, mengingat pada 22 Oktober 2024, Presiden telah melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Ketiga paket besar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat masuk dalam sistem setelah pelantikan jabatan tersebut dilakukan. Kondisi ini mendorong perlunya penelusuran lebih mendalam mengenai siapa yang menyusun spesifikasi teknis pekerjaan dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan guna mengelola potensi benturan kepentingan.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Pernyataan Ahmad Doli Kurnia tersebut merespons dinamika politik lain yang berkembang bersamaan dengan isu pengadaan jasa pemengaruh ini, yaitu kabar mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Doli menekankan bahwa jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi, maka mekanisme penyampaiannya harus dilakukan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, institusi seperti DPR dan MPR yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyikapi langkah tersebut sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945.
Kembali pada isu pengadaan jasa publikasi, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, dokumen seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rincian kontrak seharusnya dapat diakses oleh auditor untuk menguji perbandingan harga di pasar. Keterbukaan informasi ini memungkinkan dilakukannya pencocokan antara pekerjaan yang diterima oleh negara dengan nilai pembayaran yang dikeluarkan.
Pemanfaatan jasa pemengaruh oleh pemerintah sebenarnya bukan hal baru, di mana ICW mencatat terdapat sekitar 40 paket serupa dengan total nilai mencapai Rp 90,45 miliar dalam lingkup yang lebih luas. Salah satu tujuan utamanya adalah sosialisasi program pemerintah, seperti penerimaan murid baru atau informasi layanan publik. Efektivitas dari strategi ini diukur dari sejauh mana pesan tersebut sampai kepada kelompok sasaran, dipahami informasinya, dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh masyarakat.
Sebagai contoh, paket jasa publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, Natuna, memiliki nilai kontrak Rp 3,6 miliar. Evaluasi atas paket ini idealnya menyasar pada pemahaman nelayan setempat mengenai fasilitas yang disediakan, seperti gudang beku dan pabrik es. Jika anggaran komunikasi publik yang besar tidak mampu menjawab kebutuhan informasi dasar masyarakat di lokasi proyek, maka efektivitas penggunaan dana tersebut patut dievaluasi kembali demi asas manfaat yang lebih luas.
Di sisi lain, praktik penggunaan anggaran iklan pemerintah juga menjadi perhatian di kancah internasional, seperti yang terjadi di Ontario, Kanada. Auditor di sana menyoroti kampanye iklan yang dinilai lebih menguntungkan citra partai berkuasa daripada memberikan informasi layanan publik yang netral. Hal ini menjadi pengingat bagi otoritas di Indonesia agar setiap pengadaan jasa komunikasi tetap berpijak pada prinsip netralitas dan transparansi informasi tanpa ditumpangi kepentingan politik tertentu.
Upaya untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak Raffi Ahmad dan manajernya, Prio Bagja Anugrah, telah dilakukan namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban resmi yang diberikan. Begitu pula dengan kementerian terkait yang belum memberikan penjelasan terperinci mengenai dasar pertimbangan pemilihan vendor dan rincian pekerjaan yang telah diselesaikan. Transparansi melalui pembukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan laporan hasil pekerjaan menjadi harapan publik guna memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga sempat memberikan pernyataan singkat yang membenarkan adanya komunikasi terkait niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, fokus utama saat ini tetap berada pada bagaimana institusi negara mengelola administrasi pemerintahan dan pengadaan barang/jasa agar tetap sejalan dengan koridor hukum dan etika publik yang berlaku di Indonesia.
Dalam mekanisme ketatanegaraan, Pasal 8 UUD 1945 telah mengatur dengan jelas kondisi di mana presiden atau wakil presiden berhenti dari jabatannya, baik karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Jika proses pengunduran diri wakil presiden berlanjut, maka MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih pengganti. Proses ini, sebagaimana halnya pengadaan jasa pemerintah, menuntut akuntabilitas tinggi karena berdampak langsung pada stabilitas dan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia.
