Halorakyat.id — Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, secara tegas mengkritik rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana membawa polemik terkait ijazah pendidikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Denny menilai langkah tersebut merupakan tindakan yang keliru dan dianggap sebagai preseden buruk dalam praktik bernegara serta kepatuhan terhadap konstitusi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Denny melalui konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Selasa (10/11/2026). Ia menekankan bahwa setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap, setiap pihak yang terlibat seharusnya tunduk dan patuh. Menurutnya, sikap ksatria yang ditunggu masyarakat adalah pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai konsekuensi logis dari putusan tersebut.
“Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara. Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, serta putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, dan patuh, lalu kemudian menyatakan diri berhenti,” tegas Denny Indrayana.
Denny menjelaskan bahwa jabatan Wakil Presiden yang diemban Gibran menuntut pemahaman hukum yang mendalam. Ia menilai bahwa langkah untuk melakukan perlawanan hukum, baik melalui gugatan ke PTUN maupun pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA, tidak memiliki dasar pijakan hukum yang kuat. Ia menyoroti bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pihak dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, mengingat pihak penggugat dalam kasus ini adalah Subhan Pala melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Lebih lanjut, Denny menyinggung mengenai pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar tidak terjadi manipulasi persepsi publik terhadap sikap santun Presiden Prabowo. Menurut Denny, keramahan Presiden tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan atau restu bagi Gibran untuk tetap mempertahankan jabatannya di tengah polemik ijazah yang sudah diputus oleh lembaga peradilan tertinggi di negara ini.
Ia memandang bahwa upaya hukum lanjutan ke PTUN ibarat mencari celah di luar ketentuan yang sudah mapan. Denny mengibaratkan putusan MK dan MA saat ini sebagai putusan di langit ketujuh yang tidak lagi memungkinkan adanya upaya hukum lanjutan. Oleh karena itu, tindakan untuk terus melawan dinilai justru semakin memperburuk legitimasi Gibran sebagai pejabat publik di mata masyarakat dan hukum.
Menanggapi situasi tersebut, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah memberikan pernyataan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Gibran menyatakan bahwa dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, serta saran dari masyarakat terkait dinamika yang sedang berlangsung. Ia menegaskan keinginannya untuk tidak membuat masalah ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan bagi negara.
Meski demikian, Gibran tetap bersikukuh untuk menempuh jalur hukum di PTUN sebagai langkah respons atas situasi yang terjadi. Perbedaan pandangan antara pihak Gibran yang ingin menggunakan hak hukumnya dan kritikan dari pakar hukum tata negara seperti Denny Indrayana ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dalam sengketa dokumen pendidikan bagi pejabat tinggi negara.
Denny menutup argumennya dengan kembali menegaskan bahwa ketegasan sikap diperlukan untuk menjaga marwah institusi negara. Ia berharap Gibran dapat memahami bahwa pengunduran diri merupakan jalan yang paling sesuai dengan etika bernegara dalam menghadapi putusan peradilan yang sudah bersifat mengikat dan final bagi kedudukannya saat ini.
