Halorakyat.id — Sebanyak tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya resmi dimutasi dari posisi mereka tidak lama setelah melakukan penangkapan terhadap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra saat menggelar pesta narkoba di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya. Keputusan pemindahan tugas tersebut tertuang dalam surat telegram resmi nomor ST/309/X/KEP/2026 yang diterbitkan pada 23 Oktober 2026 dan ditandatangani langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
Mutasi tersebut menyasar sejumlah perwira dan bintara yang terlibat langsung dalam operasi penggerebekan tersebut. Iptu Kevin Asshabul Kahfi yang sebelumnya menjabat Kanit 1 kini digeser menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng, sementara Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho dipindahkan dari posisinya sebagai Kasubnit 1 Unit 1 menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya. Selain itu, Ipda Andri Kiki yang sebelumnya menjabat Kasubnit kini mengemban tanggung jawab baru sebagai Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari.
Jajaran bintara yang ikut dalam penangkapan tersebut juga terdampak mutasi ini. Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso kini dipindahkan ke Polsek Tegalsari, Aipda Rico Pramana digeser ke Polsek Tambaksari, dan Bripka Rangga Pinileh dimutasi ke Polsek Genteng. Perubahan jabatan para anggota dari tingkat polrestabes ke tingkat polsek ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Indonesia Police Watch (IPW).
“Harus diteliti apakah di sana dalam penanganannya ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran maka ini bisa diduga kuat adalah karena intervensi. Apabila memang ada intervensi, proses mutasi ini tidak sehat dan tidak menjadi satu tujuan dari pada proses tour and duty anggota Polri sebagai pengembangan karir,” tegas Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso.
Sugeng Teguh Santoso menambahkan bahwa langkah mutasi pascapenangkapan ini patut dicermati secara serius. Ia menilai pemindahan tersebut menjadi hal yang tidak wajar apabila para anggota tidak melakukan kesalahan prosedur saat bertugas. IPW mendesak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko untuk mengevaluasi keputusan mutasi tersebut guna memastikan apakah kebijakan itu murni untuk penyegaran atau merupakan bentuk intervensi pihak luar.
Tindakan tersebut dinilai berpotensi bertolak belakang dengan instruksi Kapolri Suyudi Ario Seto yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan belum memberikan tanggapan resmi maupun klarifikasi terkait polemik mutasi jajarannya tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengaku baru mengetahui kabar mutasi itu dan memilih untuk menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada pihak Polrestabes Surabaya.
Kasus ini bermula ketika tiga anggota fraksi Gerindra dari DPRD beberapa wilayah di Jawa Timur ditangkap oleh jajaran Satresnarkoba Polrestabes Surabaya saat berpesta narkoba di salah satu kamar hotel pada Senin, 28 September lalu. Ketiga anggota tersebut yakni ARR dari DPRD Kabupaten Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, dan UAM dari DPRD Kabupaten Malang. Mereka diamankan bersama lima orang lainnya berinisial F, K, N, Ro, dan R.
Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu plastik sabu bekas pakai, dua butir pil ekstasi warna kuning, alat hisap, serta bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyimpan narkotika. Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan kepolisian, kedelapan orang yang diamankan terbukti positif menggunakan pil ekstasi. Bahkan, salah satu orang berinisial N dinyatakan positif mengonsumsi dua jenis narkotika sekaligus, yakni sabu dan ekstasi.
Menanggapi keterlibatan kadernya dalam kasus tindak pidana narkoba, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur langsung mengambil sikap tegas. Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur, Kharisma Febriansyah, menyatakan bahwa pihaknya telah merekomendasikan pemecatan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut. Langkah ini diambil karena penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran berat yang melanggar asas konstitusi partai.
Rekomendasi sanksi pemecatan tersebut rencananya akan segera dikirimkan ke mahkamah partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra untuk proses lebih lanjut. Partai menegaskan tidak memberikan ruang bagi kader yang terjerat tindak pidana, terutama penyalahgunaan narkotika. Hingga kini, proses hukum terhadap kedelapan tersangka tersebut masih terus berjalan di bawah penanganan pihak kepolisian setempat.
