Halorakyat.id — Pemerintah Indonesia secara resmi menyiapkan tiga skema pendanaan berkelanjutan untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut di berbagai wilayah, terutama di Pulau Kalimantan. Langkah ini diambil sebagai strategi utama dalam upaya pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di musim kemarau. Optimalisasi skema pembiayaan ini diharapkan dapat menjaga integritas ekosistem gambut sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurrofiq, menjelaskan bahwa pendekatan pertama bersifat wajib atau mandatory bagi para pemegang unit konsesi yang beroperasi di wilayah gambut maupun sekitarnya. Kewajiban tersebut mencakup pengelolaan lahan secara teknis, manajemen air yang ketat, serta program revitalisasi masyarakat lokal agar dapat hidup berdampingan dengan ekosistem gambut secara lestari.
“Pendekatan pertama adalah mandatory, di mana seluruh pemegang unit konsesi di areal gambut diwajibkan melakukan pengelolaan, manajemen air, hingga revitalisasi masyarakat,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurrofiq.
Skema kedua bersumber langsung dari anggaran negara melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan khusus. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk membentuk Badan Pengelola Mangruf dan Gambut, sebuah lembaga baru yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Badan ini diproyeksikan menggantikan fungsi balai-balai sebelumnya agar memiliki otoritas dan kapabilitas lebih kuat dalam melakukan tata kelola lahan gambut serta mangrove di lapangan secara lebih efektif.
Selain pendanaan wajib dan anggaran pemerintah, pendekatan ketiga memanfaatkan potensi ekonomi hijau di dalam negeri melalui perdagangan kredit karbon. Hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pemanfaatan instrumen ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan, mengingat sebagian proyek pengelolaan gambut telah mendapatkan verifikasi serta standardisasi dari lembaga internasional.
Potensi ekonomi hijau ini juga membuka peluang besar bagi masuknya dukungan pendanaan dari mitra internasional. Pemerintah saat ini tengah menjajaki berbagai kerja sama global untuk memperkuat modal dalam pengelolaan lahan gambut. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut adalah komitmen pendanaan dari Norwegia yang telah mencapai angka hampir Rp 4 triliun melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendukung proses dekarbonisasi di Indonesia.
Hanif menambahkan bahwa integritas pengelolaan dana internasional menjadi perhatian utama pemerintah agar setiap rupiah yang masuk benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan ekosistem. Dengan kombinasi pendanaan mandatori swasta, anggaran negara, serta mekanisme pasar karbon, pemerintah optimistis dapat menekan angka kejadian karhutla secara signifikan di masa mendatang. Sinergi antara pemangku kepentingan pusat, daerah, serta swasta menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan ini berjalan di tingkat tapak secara konsisten.
Pengelolaan lahan gambut bukan sekadar masalah teknis pemadaman api, melainkan upaya panjang untuk menjaga fungsi hidrologis dan ekologis kawasan. Dukungan dari berbagai skema pendanaan ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi lebih dalam terhadap area-area yang rentan terbakar. Pemerintah memastikan akan terus mengevaluasi setiap tahapan implementasi agar tata kelola lahan gambut di Indonesia memenuhi standar keberlanjutan global yang diharapkan.
