Halorakyat.id — Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa mutasi terhadap tujuh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya dilakukan karena adanya dugaan permintaan sejumlah uang kepada tiga anggota DPRD asal Partai Gerindra yang sebelumnya ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
Informasi mengenai dugaan pemerasan tersebut diperoleh pihak Gerindra menyusul tindakan rotasi jabatan terhadap para personel kepolisian yang melakukan penggerebekan di sebuah hotel di kawasan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur. Habiburokhman menegaskan bahwa penindakan terhadap aparat penyidik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan internal kepolisian atas dugaan pelanggaran etik dan prosedur.
“Adapun jika kemudian ada mutasi terhadap polisi yang melakukan penangkapan, kami dengar karena mereka meminta sejumlah uang kepada orang yang ditangkap,” ujar Habiburokhman di Jakarta.
Meskipun mengungkapkan desas-desus mengenai dugaan permintaan uang tersebut, Ketua Komisi III DPR RI itu tidak membeberkan lebih terperinci mengenai nominal maupun mekanisme dugaan transaksi yang dimaksud. Ia juga membantah secara tegas tuduhan yang menyebut adanya upaya campur tangan atau komunikasi khusus dari pengurus Partai Gerindra kepada jajaran kepolisian untuk mempengaruhi proses hukum penanganan kasus tersebut.
Habiburokhman menekankan bahwa tidak pernah ada jalinan komunikasi formal maupun informal, apalagi intervensi politik dari DPP Partai Gerindra terhadap Polrestabes Surabaya. Menurutnya, baik pihak kepolisian maupun Partai Gerindra bertekad menjalankan penegakan aturan secara ketat dan profesional tanpa pandang bulu terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan kesalahan.
Terkait nasib ketiga anggota legislatif daerah yang terlibat pesta narkoba tersebut, Mahkamah Partai Gerindra telah mengambil langkah tegas berupa penjatuhan sanksi pemecatan dari keanggotaan partai sejak 8 Oktober 2026. Keputusan persidangan etik internal tersebut diambil jauh sebelum polemik mutasi tujuh personel kepolisian mencuat ke publik.
Langkah tegas berupa pemecatan tersebut menjadi bukti komitmen Partai Gerindra dalam membersihkan institusi partai dari pelanggaran berat, khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Habiburokhman memastikan bahwa sanksi etik organisasi berjalan independen dan tidak berhubungan dengan dinamika operasional yang terjadi di tubuh kepolisian.
Secara terpisah, mutasi terhadap tujuh personel Satresnarkoba Polrestabes Surabaya tertuang secara resmi melalui Surat Telegram Kapolrestabes Surabaya dengan Nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Keputusan rotasi tersebut ditandatangani langsung oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan membenarkan perihal pergeseran posisi para anggotanya tersebut. Namun, Luthfie menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika pembinaan karier personel serta kebutuhan organisasi di lingkungan Polrestabes Surabaya, di samping adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) saat pengungkapan kasus.
“Perlu kami jelaskan bahwa kebijakan mutasi personel merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier dan kebutuhan penugasan yang dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian,” kata Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
Luthfie menegaskan bahwa ketujuh anggota Satresnarkoba tersebut kini tengah menjalani proses pemeriksaan intensif oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan guna memverifikasi kebenaran laporan dugaan pelanggaran SOP maupun potensi penyimpangan lain saat penindakan di lapangan.
Kombes Pol Luthfie Sulistiawan enggan berspekulasi lebih jauh mengenai detail pelanggaran SOP yang dimaksud. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya seluruh rangkaian investigasi dan penyidikan etik kepada Bidpropam Polda Jawa Timur sesuai dengan ketentuan hukum serta aturan disiplin Polri yang berlaku.
Sorotan terhadap kebijakan rotasi mendadak ini turut memantik perhatian dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyoroti momentum mutasi yang terjadi tidak lama setelah pengungkapan kasus pesta narkoba wakil rakyat tersebut.
Sugeng Teguh Santoso mengindikasikan adanya kekhawatiran publik mengenai potensi intervensi pihak luar dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, tindakan tegas penangkapan terhadap figur publik seperti anggota DPRD semestinya diapresiasi dan dipublikasikan secara terbuka sebagai wujud penegakan hukum yang transparan.
IPW mendorong Kapolda Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap surat keputusan mutasi tujuh anggota Polrestabes Surabaya tersebut. Evaluasi mendalam dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan administrasi di tubuh kepolisian tidak dicemari oleh tekanan pihak tertentu dan tetap mengedepankan objektivitas penegakan hukum.
