Halorakyat.id — Polda Metro Jaya mulai menginisiasi langkah komprehensif untuk menghapus stigma negatif sebagai kampung narkoba yang selama ini melekat pada kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pemerintah Kota Jakarta Utara. Langkah penataan tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, namun juga menyentuh aspek perbaikan lingkungan fisik serta penyelesaian masalah sosial ekonomi warga setempat.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa penanganan kawasan rawan peredaran gelap narkotika harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan yang diterapkan tidak boleh hanya mengandalkan aksi penggerebekan, melainkan harus memberikan solusi konkret agar masyarakat tidak terjebak kembali dalam lingkaran aktivitas terlarang akibat himpitan ekonomi. Pemerintah berupaya hadir untuk memfasilitasi transisi penghidupan warga agar tetap memiliki sumber pendapatan yang legal.
“Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” tegas Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto.
Dalam proses penataan tersebut, pihak kepolisian meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap warga, termasuk kondisi hunian dan mata pencaharian mereka. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pengelolaan sampah agar proses penataan kawasan tidak menghilangkan lapangan kerja mereka secara sepihak. Selain perbaikan fisik, pemberdayaan masyarakat dan pengawasan lingkungan akan diperkuat agar aktivitas peredaran narkoba tidak kembali muncul setelah penertiban selesai dilakukan.
Rencana penataan ini direncanakan berjalan secara bertahap dengan memprioritaskan pembersihan pada area yang sudah tidak berpenghuni. Sementara untuk bangunan yang masih ditempati, pihak berwenang akan melakukan verifikasi lebih lanjut guna menentukan langkah penanganan yang manusiawi. PT KAI selaku salah satu pemangku kepentingan telah menyiapkan alat berat dan armada pengangkut sampah untuk memulai pembersihan area, dengan tetap memastikan aspek keselamatan perjalanan kereta api di sekitar lokasi tetap terjaga.
Executive Vice President Daop 1 Jakarta PT KAI, Januri, menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah tengah membahas opsi penyediaan hunian alternatif bagi warga terdampak. Pendekatan dialogis dan humanis diutamakan agar rencana perbaikan lingkungan jangka panjang ini dapat diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah mencatat adanya puluhan penerima bantuan perumahan di kawasan tersebut yang akan kembali didata guna melihat potensi penambahan alokasi program peningkatan kualitas hunian.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam memberantas peredaran narkoba di Jakarta. Ia telah memerintahkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta Utara untuk segera menindaklanjuti arahan Kapolda Metro Jaya di lapangan. Koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TNI, dan Polri diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta bebas dari pengaruh narkotika.
Selain Kampung Bahari, otoritas keamanan juga menaruh perhatian pada kawasan lain seperti Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat yang memiliki karakteristik kerawanan serupa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk konsisten mendukung operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan Polri secara menyeluruh. Harapannya, melalui kerja sama lintas instansi yang solid, kawasan yang selama ini dikenal sebagai sarang peredaran narkoba dapat segera bertransformasi menjadi lingkungan yang aman bagi masyarakat luas.
