Halorakyat.id — Kepolisian Daerah Jawa Tengah memberikan klarifikasi resmi terkait proses penggeledahan di Pondok Pesantren HQ yang berlokasi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Penegasan ini disampaikan guna meluruskan berbagai narasi yang beredar di media sosial mengenai keterlibatan personel kepolisian laki-laki dalam menangani santriwati selama proses hukum berlangsung. Polda Jawa Tengah memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan aturan hukum yang berlaku, termasuk melibatkan personel polisi wanita (Polwan) sejak tahap awal tindakan.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yuliyanto, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut, petugas didampingi oleh tokoh masyarakat setempat, yakni istri dari Ketua Rukun Tetangga (RT). Kehadiran Ibu RT ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan memberikan rasa aman bagi para santriwati yang berada di lingkungan pondok pesantren tersebut. Polisi membantah keras anggapan bahwa penindakan dilakukan tanpa melibatkan petugas perempuan, mengingat sensitivitas penanganan terhadap anak di bawah umur dan perempuan merupakan prioritas utama dalam operasi tersebut.
Lebih lanjut, Yuliyanto menjelaskan bahwa para santriwati ditangani langsung oleh personel Polwan, mulai dari proses pemeriksaan di lokasi hingga pendampingan saat mereka dibawa menuju kantor polisi, baik di tingkat polsek maupun polres. Pengawalan ketat oleh polisi wanita ini dipastikan tetap berjalan hingga tahap pemeriksaan mendalam oleh penyidik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga adab dan kenyamanan para santriwati selama proses hukum berjalan, guna meminimalisir potensi tekanan psikologis yang mungkin timbul.
“Pada saat penggeledahan itu, teman-teman penindak didampingi oleh Bu RT dan ada polwan, sehingga adik-adik santriwati itu juga ditangani oleh polwan, termasuk ketika mereka dibawa dengan pengawalan hingga pemeriksaannya,” jelas Kombes Pol Yuliyanto.
Selain pendampingan fisik, aspek kesejahteraan para santriwati juga menjadi perhatian utama pihak kepolisian. Selama berada dalam pengawasan petugas, kebutuhan konsumsi para santriwati, mulai dari makan pagi, siang, hingga malam, disiapkan dan dilayani langsung oleh personel Polwan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada kontak langsung yang tidak diperlukan antara petugas laki-laki dengan para santriwati, sesuai dengan norma kesopanan dan prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh Polda Jawa Tengah.
Terkait dengan proses penyidikan, Polda Jawa Tengah juga menegaskan bahwa para santriwati mendapatkan pendampingan penuh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sukoharjo. Petugas dari UPTD PPA hadir untuk memberikan dukungan moral serta memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi selama mereka dimintai keterangan. Polisi menampik tudingan yang menyebutkan bahwa para santriwati dibiarkan tanpa pendampingan dari pihak berwenang atau dinas terkait selama proses pengambilan keterangan berlangsung.
Dalam perkembangannya, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukoharjo untuk meninjau legalitas pondok pesantren tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa izin operasional lembaga pendidikan tersebut belum terdaftar secara resmi di Kementerian Agama. Fakta hukum mengenai status legalitas ini menjadi salah satu dasar pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dan kepolisian dalam mengambil langkah selanjutnya terhadap para santri yang menimba ilmu di tempat tersebut.
Berdasarkan hasil diskusi bersama Pemerintah Daerah, Kepolisian, UPTD PPA, serta merujuk pada arahan Wakil Gubernur Jawa Tengah, diputuskan bahwa para santriwati tidak dikembalikan ke pondok pesantren HQ. Sebagai gantinya, mereka diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing agar mendapatkan akses pendidikan di lembaga yang telah terverifikasi dan memiliki izin resmi. Langkah ini diambil demi menjamin masa depan pendidikan para santri agar selaras dengan standar kurikulum dan legalitas yang diakui oleh negara.
Kombes Pol Yuliyanto juga memberikan klarifikasi mengenai isu penarikan jilbab santriwati yang sempat memicu perdebatan di ruang publik. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan tidak berdasar pada fakta di lapangan. Menurutnya, personel Polwan yang bertugas di lapangan telah dibekali dengan instruksi untuk bertindak humanis dan profesional. Penggunaan kekerasan fisik maupun tindakan kasar terhadap subjek pemeriksaan perempuan sangat dilarang dan dipastikan tidak terjadi dalam operasi penggeledahan tersebut.
Penanganan kasus ini menunjukkan adanya sinergi antara kepolisian dengan instansi pemerintah daerah dalam menangani persoalan pendidikan yang tidak memiliki izin resmi, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Polda Jawa Tengah berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial dan tetap mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang transparan dan akuntabel.
