Halorakyat.id — Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dipastikan tidak akan dilanjutkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan tersebut diambil setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menegaskan bahwa langkah politik tersebut tidak lagi memiliki relevansi hukum maupun politik. Menurutnya, objek dari pengajuan hak interpelasi dan pemakzulan tersebut sudah tidak berada dalam jabatan publik yang disengketakan.
“Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan,” tegas Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Khozin saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Ia berharap seluruh dinamika serta polemik yang sempat berkembang mengenai status keabsahan ijazah dan jabatan Gibran dapat segera diakhiri oleh seluruh pihak.
Khozin mengimbau seluruh elemen masyarakat dan jajaran elite politik untuk kembali berfokus pada pemenuhan tugas serta tanggung jawab masing-masing demi menjaga stabilitas nasional. Pihaknya menilai perdebatan berkepanjangan hanya akan menyita energi bangsa yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan persoalan strategis lainnya.
Terkait dengan kekosongan posisi Wakil Presiden pascapengunduran diri Gibran, mekanisme pengisian jabatan akan segera bergulir sesuai prosedur ketatanegaraan yang berlaku. DPR bersama MPR akan memproses pengisian tersebut dengan mengacu pada regulasi tertinggi hukum dasar negara serta undang-undang terkait.
Khozin menjelaskan bahwa acuan teknis dan tahapan regulasi untuk memilih pejabat baru berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 46 Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Dalam aturan tersebut, Presiden Republik Indonesia diberikan tenggat waktu selama 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna untuk menyiapkan dan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memiliki tenggat waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang dan memilih satu dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendatangi jajaran pimpinan MPR untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedatangan Gibran diterima langsung oleh Ketua MPR beserta jajaran pimpinan Majelis di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat.
Ahmad Muzani menambahkan bahwa surat resmi pengunduran diri serupa juga telah dikirimkan dan diserahkan langsung oleh Gibran kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Gibran turut meminta agar berkas dan prosedur pengunduran dirinya dapat segera ditindaklanjuti serta diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri tersebut, seluruh proses administrasi ketatanegaraan kini berada di tangan pimpinan MPR dan Presiden. Publik kini menantikan langkah resmi berikutnya dari pemerintah dan parlemen dalam menuntaskan agenda pengisian posisi Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru.
