Halorakyat.id — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan perubahan fundamental terhadap definisi tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menghapus unsur kerugian negara. Usulan ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Luhut berargumen bahwa langkah ini penting dilakukan agar standar penanganan korupsi di tanah air sejalan dengan norma internasional yang berlaku global.
Dalam keterangannya, Luhut menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional merujuk sepenuhnya pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Menurut Luhut, dalam piagam PBB tersebut, fokus utama dari korupsi adalah pada tindakan penyuapan, bukan pada perhitungan kerugian keuangan negara yang seringkali menjadi perdebatan panjang dalam proses hukum di Indonesia.
“Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” tegas Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap kajian tersebut. Penyelarasan definisi korupsi dengan standar internasional dianggap strategis untuk menciptakan kepastian hukum, terutama bagi para pengambil kebijakan. Selama ini, Indonesia dinilai menjadi salah satu negara yang masih menerapkan kerugian negara sebagai unsur utama korupsi, yang menurut Luhut justru memberikan beban berat bagi lembaga pengelola investasi seperti Danantara serta badan usaha milik negara lainnya.
Ketakutan akan risiko bisnis menjadi alasan utama di balik usulan redefinisi ini. Luhut mengungkapkan bahwa banyak pejabat di lingkup BUMN merasa was-was dalam mengambil keputusan strategis karena khawatir jika keputusan tersebut berujung pada kerugian, mereka akan langsung dijerat dengan pasal korupsi. Padahal, dalam dunia bisnis, dinamika untung dan rugi adalah hal yang lumrah dan seharusnya tidak selalu dipandang sebagai sebuah tindak pidana jika tidak ditemukan unsur suap di dalamnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai usulan tersebut sangat layak untuk dipertimbangkan secara mendalam. Yusril mengakui adanya ketimpangan antara regulasi domestik dengan konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Ia mencatat bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang saat ini berlaku masih mengacu pada revisi tahun 2001, yang usianya lebih tua dari ratifikasi UNCAC pada tahun 2006.
Kondisi ini menyebabkan hukum di Indonesia cenderung menggeneralisasi segala bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Yusril berpendapat bahwa reformasi hukum diperlukan agar pejabat negara dan pengelola BUMN memiliki keberanian dalam mengambil keputusan tanpa bayang-bayang kriminalisasi atas risiko bisnis. Meski demikian, ia menegaskan bahwa revisi UU Tipikor belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas dalam waktu dekat, walau pemerintah siap memulai tahapan perbaikan jika sudah ada instruksi lebih lanjut.
Namun, usulan ini langsung mendapatkan penolakan keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan secara tegas bahwa lembaga antirasuah tersebut tidak menyetujui jika unsur kerugian negara dihilangkan sepenuhnya dari definisi korupsi. Setyo menekankan bahwa Indonesia memiliki karakteristik dan modus operandi korupsi yang khas, yang seringkali melibatkan manipulasi keuangan negara secara masif tanpa melalui skema suap konvensional.
“Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total. Memang persyaratan kerugian negara di UNCAC beda tafsir dengan Pasal 2 dan 3, tapi harus diperhatikan juga bahwa kekhususan di Indonesia harus jadi pertimbangan,” ujar Setyo Budiyanto.
Setyo memberikan saran agar pemerintah lebih fokus pada upaya kriminalisasi suap di sektor swasta, perdagangan pengaruh (trading in influence), dan peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) jika memang ingin mengacu pada UNCAC. Hal-hal tersebut dianggap lebih mendesak untuk diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia guna memperluas jangkauan pemberantasan korupsi, daripada sekadar menghapus pasal kerugian negara yang selama ini menjadi senjata utama penegak hukum.
Penolakan serupa juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Wana Alamsyah, memperingatkan bahwa penghapusan pasal kerugian negara akan berdampak pada penurunan angka kasus korupsi secara semu. Berdasarkan data vonis korupsi tahun 2024, ICW mencatat bahwa sekitar 83 persen terdakwa dijerat menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang berkaitan dengan kerugian negara. Jika pasal ini dihapus, ICW khawatir korupsi akan tetap merajalela namun tidak bisa ditindak secara hukum.
Wana menilai langkah ini sebagai jalan pintas pemerintah untuk menciptakan citra Indonesia bersih dari korupsi tanpa memperbaiki integritas penegak hukum. Ia mendesak pemerintah untuk lebih fokus mengintegrasikan norma-norma UNCAC yang belum ada di Indonesia, seperti perampasan aset dan pengawasan harta tidak wajar pejabat publik. Menurutnya, mengutak-atik definisi kerugian negara justru akan merusak fondasi pemberantasan korupsi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Sikap kontra juga ditunjukkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang menilai pernyataan Luhut terlalu menyederhanakan kompleksitas persoalan korupsi di tanah air. Hasto berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, mencakup pencegahan hingga membangun budaya hukum yang kuat, bukan dengan mengubah definisi demi mengakomodasi kebijakan tertentu.
Hasto mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menyikapi kerugian negara yang muncul dari pengambilan kebijakan besar, seperti proyek kereta cepat atau pemindahan ibu kota ke IKN, jika unsur kerugian negara dihapuskan. Ia menegaskan bahwa setiap kerugian yang timbul akibat kebijakan yang tidak tepat seharusnya bisa dicegah untuk dialokasikan bagi kepentingan rakyat banyak. PDI-P secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap usulan yang dianggap bertentangan dengan kehendak rakyat akan supremasi hukum tersebut.
Hingga saat ini, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa usulan redefinisi korupsi tersebut masih berada dalam tahap wacana awal. Pemerintah berencana untuk melakukan diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan aparat penegak hukum, sebelum mengambil langkah legislatif lebih lanjut. Diskusi ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan akan kepastian bisnis dengan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
