Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintahannya untuk melakukan kajian komprehensif dan mendalam mengenai usulan redefinisi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Langkah tersebut diambil guna menindaklanjuti wacana yang dilemparkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan terkait kategorisasi elemen kerugian negara dalam pasal korupsi.
Instruksi mengenai peninjauan kembali konsep hukum tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai melakukan pertemuan dengan Kepala Negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Pertemuan tersebut secara khusus membahas penataan regulasi hukum nasional yang sejalan dengan standar internasional.
Yusril menegaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo tidak serta-merta menandakan persetujuan instan terhadap seluruh usulan yang diajukan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya, Presiden menginginkan analisis hukum yang matang agar perumusan pengertian korupsi benar-benar kontekstual serta relevan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN, tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” ungkap Yusril Ihza Mahendra.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan pentingnya keselarasan antara undang-undang domestik dengan konvensi internasional, yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia sendiri telah mengesahkan dan meratifikasi konvensi PBB anti-korupsi tersebut melalui undang-undang sejak tahun 2006 lalu, sehingga penyesuaian regulasi dinilai perlu dipertimbangkan secara terukur.
Dalam cakupan hukum internasional tersebut, definisi tindak pidana korupsi memuat ranah yang cukup luas. Selain penyuapan, instrumen UNCAC juga mencakup tindakan gratifikasi serta pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap pihak lain demi memperoleh fasilitas khusus atau kemudahan tertentu.
Yusril menambahkan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada upaya penyelarasan konsep-konsep inti yang diatur dalam konvensi PBB dengan penyempurnaan UU Tipikor dalam negeri. Langkah harmonisasi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan tidak menimbulkan tumpang tindih penafsiran hukum di lapangan.
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan mengenai redefinisi pasal korupsi sewaktu bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam usulannya, Luhut menyoroti keberadaan unsur kerugian keuangan negara yang selama ini menjadi pilar utama dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Luhut mengusulkan agar parameter kerugian negara dikeluarkan dari kategori tindak pidana korupsi dan dialihkan pada mekanisme lain. Menurutnya, rujukan PBB dalam konvensi anti-korupsi lebih menekankan pada tindakan penyuapan (bribery) sebagai inti utama tindak pidana korupsi, bukan melandaskannya semata-mata pada munculnya kerugian keuangan negara.
“Nah, itu kami mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan.
Wacana ini pun memicu perhatian publik dan kalangan hukum nasional, mengingat unsur kerugian negara selama ini menjadi salah satu dasar krusial yang digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku penyelewengan dana publik. Kajian mendalam dari pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Tanah Air.
