Halorakyat.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap jajaran anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo menilai bahwa para tokoh yang mengisi lembaga tersebut memiliki kualitas yang sangat mumpuni dan disegani oleh berbagai kalangan.
Prabowo secara spesifik menyebut beberapa nama tokoh nasional yang telah bergabung, seperti Chairul Tanjung, Wiranto, dan Hatta Rajasa. Menurut Presiden, kehadiran tokoh-tokoh dengan rekam jejak panjang tersebut memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikannya melalui layar kaca. Ia menekankan bahwa formasi ini bukan sekadar pelengkap, melainkan perwujudan dari upaya memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks.
“Orang lihat ini saja, apalagi di TV dilihat ke sana itu, ngeri!” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Dewan Pertimbangan Presiden saat ini terdiri dari 26 tokoh nasional dari berbagai latar belakang, termasuk di antaranya Rocky Gerung, Anwar Usman, Ignasius Jonan, dan Sinta Nuriyah Wahid. Lembaga yang dipimpin oleh Pratikno ini telah dilantik secara resmi pada 2 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Keberadaan mereka diharapkan mampu memberikan pertimbangan strategis bagi pemerintah dalam enam bidang utama, yakni geopolitik, ekonomi, pembangunan manusia, pangan, infrastruktur, serta hilirisasi dan transisi energi.
Dalam sesi tertutup yang disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026), Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan para tokoh tersebut. Presiden mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dan tantangan besar yang harus diselesaikan, sehingga kerja sama tim menjadi kunci utama. Menurutnya, bergabungnya berbagai elemen tokoh nasional ke dalam Wantimpres adalah simbol nyata dari semangat persatuan nasional untuk mengatasi segala kekurangan yang ada di pemerintahan.
Di sisi lain, dinamika politik pendukung Prabowo juga mencuri perhatian, salah satunya pernyataan dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Budiman mengungkapkan perjalanan panjang hubungan personalnya dengan Prabowo yang ia ibaratkan seperti hubungan Tom and Jerry di masa lalu. Meskipun sempat berseberangan selama puluhan tahun, Budiman memutuskan untuk memberikan dukungan pada Pilpres 2024 atas dasar pertimbangan geopolitik dan geostrategis yang ia yakini dibutuhkan Indonesia di tengah ketegangan global.
Budiman menilai bahwa di antara calon pemimpin yang tersedia pada saat itu, Prabowo adalah sosok yang paling mampu berdiplomasi dengan pemimpin dunia lainnya secara setara. Ia mencontohkan kemampuan Prabowo dalam membangun komunikasi personal dengan pemimpin besar dunia seperti Xi Jinping, Vladimir Putin, hingga Donald Trump tanpa merasa minder. Bagi Budiman, gestur politik yang tepat dalam diplomasi internasional sangat krusial untuk mencairkan suasana di tengah situasi dunia yang sedang bergejolak.
Lebih lanjut, Budiman juga menyinggung kembali peristiwa masa lalu terkait aktivis 1998. Ia menceritakan pengalamannya saat mewawancarai Prabowo pada tahun 2002 bersama Nezar Patria. Kala itu, menurut Budiman, Prabowo mengakui telah memulangkan para aktivis yang sempat diambil, namun tidak mengetahui nasib mereka yang hingga kini belum ditemukan. Isu tersebut sempat menjadi perhatian publik selama bertahun-tahun dalam perjalanan karier politik Prabowo.
Sebagai bentuk rekonsiliasi, Prabowo diketahui telah menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah aktivis 98 yang kini bergabung dalam barisannya, termasuk kepada Budiman Sudjatmiko dan Agus Jabo. Momen tersebut terjadi saat acara Suara Muda Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta, pada 27 Januari 2024. Permintaan maaf tersebut menjadi catatan tersendiri dalam peta politik nasional yang kini terus bergerak menuju konsolidasi di bawah pemerintahan baru.
Secara keseluruhan, formasi Wantimpres dan dinamika para pendukung Prabowo menunjukkan upaya serius dalam merangkul berbagai pihak. Pemerintah tampak fokus membangun kekuatan kolektif dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai spektrum politik dan latar belakang profesional. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki basis pertimbangan yang kuat serta dukungan lintas sektor yang luas demi stabilitas nasional di masa depan.
