Halorakyat.id — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menanggapi desakan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera yang mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Bestari menilai bahwa seharusnya ada ruang yang cukup bagi Gibran untuk melakukan klarifikasi secara langsung mengenai polemik ijazah yang belakangan ini kembali mencuat ke publik sebelum langkah-langkah drastis seperti pemakzulan atau pengunduran diri disuarakan.
Menurut Bestari, langkah terburu-buru untuk meminta seorang pejabat negara mundur tanpa memberikan kesempatan penjelasan merupakan tindakan yang tidak proporsional. Ia mempertanyakan alasan di balik urgensi tuntutan tersebut sementara proses klarifikasi secara resmi belum sepenuhnya berjalan di hadapan masyarakat maupun lembaga terkait agar duduk perkara menjadi terang benderang bagi semua pihak.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran untuk mengklarifikasi secara langsung,” ujar Ketua DPP PSI Bestari Barus.
Bestari juga menyentuh persoalan wacana pemakzulan yang mulai digulirkan oleh pihak PDIP melalui pernyataan Andreas Hugo Parera. Ia menyatakan bahwa meskipun pemakzulan adalah mekanisme konstitusional yang sah, terdapat tahapan-tahapan panjang dan mendalam yang harus dilalui sebelum sampai pada kesimpulan tersebut. Ia menyayangkan jika proses hukum dan politik ini langsung diloncati ke tahap akhir tanpa adanya penjelasan yang jernih kepada publik mengenai dasar-dasar yang kuat.
Politisi PSI tersebut kemudian meminta PDIP sebagai partai besar untuk lebih mengedepankan edukasi politik kepada masyarakat mengenai mekanisme konstitusi yang benar. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan setiap langkah politik yang diambil, terutama yang berkaitan dengan stabilitas pemerintahan nasional, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat yang sedang mengamati kinerja pemerintah.
Sebelumnya, Andreas Hugo Parera yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR secara eksplisit mendorong Gibran untuk mundur guna menghindari kemungkinan proses pemakzulan oleh DPR. Andreas menyebutkan bahwa usulan tersebut bukan hanya datang dari kalangan internal PDIP, melainkan juga dari sejumlah pengamat politik yang mencermati perkembangan isu keabsahan ijazah Gibran sejak masa kampanye hingga setelah pelantikan.
“Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” ungkap Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera.
Andreas menambahkan bahwa selama ini usulan agar Gibran mundur tidak pernah mendapatkan respons yang serius dari pihak yang bersangkutan. Ia menilai Gibran dan para pendukungnya cenderung bersikap defensif dengan menegaskan kepemilikan ijazah pendidikan tinggi yang sah. Andreas mencatat pernyataan Gibran yang pernah mempertanyakan balik bagaimana dirinya bisa menempuh pendidikan kuliah jika tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas.
Polemik ijazah ini memang telah menjadi isu sensitif dalam dinamika politik nasional, terutama setelah Gibran resmi menjabat sebagai Wakil Presiden. PDIP memandang isu ini sebagai beban integritas bagi pemerintahan, sementara koalisi pendukung Gibran melihatnya sebagai serangan politik yang terus diproduksi ulang meski klarifikasi teknis telah beberapa kali disampaikan di berbagai kesempatan non-formal oleh tim pendukungnya.
Perdebatan antara dua partai ini mencerminkan tensi politik yang belum mereda pasca-pemilu. Di satu sisi, desakan mundur dianggap sebagai upaya menjaga etika publik dan marwah jabatan wakil presiden, namun di sisi lain, tuntutan klarifikasi dianggap sebagai syarat mutlak sebelum melakukan penghakiman politik. Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pihak Wakil Presiden akan merespons secara resmi guna mengakhiri spekulasi yang berkembang.
