Halorakyat.id — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi mengusulkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi masyarakat menjelang dan setelah masa libur Natal 2026 serta Tahun Baru 2027. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengurai potensi kepadatan lalu lintas yang diprediksi akan meningkat tajam selama periode libur panjang akhir tahun tersebut.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa wacana tersebut muncul dalam diskusi forum persiapan masa angkutan Nataru. Usulan ini rencananya akan dibawa ke dalam pembahasan lebih lanjut melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mendapatkan kesepakatan antarinstansi terkait.
“Ada usulan juga ya dari forum tadi untuk pelaksanaan WFH untuk tanggal-tanggal tertentu yang sudah kita catat nanti pada saat rapat koordinasi di Kemenko PMK, ini akan diusulkan untuk dijadikan WFH atau work from anywhere,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan.
Berdasarkan analisis data historis yang dikumpulkan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), puncak arus mudik libur Nataru tahun ini diperkirakan akan terjadi pada 23 Desember 2026. Sementara itu, arus balik masyarakat menuju lokasi aktivitas masing-masing diprediksi mencapai puncaknya pada 3 Januari 2027. Data ini diperkuat dengan masukan dari para pengelola jalan tol serta asosiasi transportasi di seluruh wilayah Indonesia.
Melihat pola pergerakan tersebut, Kemenhub mengusulkan agar skema WFH atau work from anywhere diterapkan pada tanggal-tanggal strategis. Usulan awal mencakup tanggal 21 dan 22 Desember 2026 untuk mengantisipasi lonjakan awal sebelum arus mudik, serta tanggal 4 Januari 2027 sebagai langkah untuk mengurai kepadatan pasca arus balik. Dengan adanya fleksibilitas lokasi kerja, pemerintah berharap volume kendaraan di jalan raya dapat terdistribusi lebih merata.
Selain kebijakan bekerja dari rumah, pemerintah juga tengah mematangkan berbagai langkah mitigasi lainnya untuk memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait teknis rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di lapangan nantinya.
Aan menambahkan bahwa detail mengenai pengaturan tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Dokumen tersebut akan mencakup aturan mengenai pembatasan operasional angkutan logistik serta skema rekayasa lalu lintas yang bersifat dinamis mengikuti situasi di lapangan. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah pelabuhan serta dermaga penyeberangan alternatif, termasuk di jalur Ketapang-Gilimanuk, guna mengantisipasi penumpukan penumpang di titik-titik krusial.
Langkah preventif ini diharapkan mampu menekan angka kemacetan ekstrem yang sering terjadi di jalur arteri maupun tol selama musim liburan. Pemerintah menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara instansi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan seluruh pemudik yang akan merayakan Natal dan menyambut pergantian tahun di kampung halaman masing-masing.
