Halorakyat.id — Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, secara terbuka mengkritik sikap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dianggap tidak objektif dalam menangani sengketa hukum. Pernyataan ini disampaikan Rully menyusul putusan hakim yang menggugurkan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis (12/11).
Dalam sidang lanjutan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara yang diajukan oleh pihak penggugat. Keputusan ini dinilai oleh pihak Gibran, yang berstatus sebagai tergugat II intervensi, sebagai tindakan yang mengabaikan prosedur tatanan hukum acara yang berlaku. Rully menegaskan bahwa pihaknya merasa dirugikan karena sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pembuktian kebenaran melalui koridor hukum yang sah.
“Hari ini kami melihat tidak objektif Majelis Hakim di dalam mengambil sikap dan keputusan, sehingga tatanan hukum acara kita ini diabaikan secara prosedural,” ujar Muhammad Rullyandi, kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Rully, pihaknya sangat serius dalam menanggapi tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh para penggugat. Ia berargumen bahwa proses persidangan seharusnya menjadi ruang bagi kliennya untuk membuktikan bahwa segala tudingan terhadap latar belakang pendidikan Wakil Presiden tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, Rully menyoroti keputusan majelis yang menerima permohonan Tergugat Dikdasmen untuk menghentikan perkara, meskipun ia mengklaim tidak ada ketentuan tegas dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang melegitimasi penghentian tersebut di tengah proses sidang.
Rully juga menyoroti adanya kekeliruan dalam sikap hakim yang menyatakan bahwa perkara ini gugur. Ia menilai majelis hakim telah melampaui kewenangannya, terutama terkait pernyataan bahwa putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Pihaknya bersikukuh bahwa putusan PTUN tersebut sebenarnya masih terbuka untuk dilakukan upaya hukum lanjutan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Rully turut menyinggung rekam jejak lembaga peradilan lain, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang sebelumnya juga menangani persoalan terkait penyetaraan pendidikan Gibran. Ia melontarkan kritik tajam terhadap MK yang dinilai telah memainkan ranah politik karena tidak mengabulkan permohonan pemanggilan kliennya. Sementara terhadap MA, ia menyebut adanya putusan yang dirasa sangat cepat dan tidak rasional.
Kritik ini menjadi catatan hukum bagi pihak kuasa hukum mengenai bagaimana lembaga kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya. Rully menekankan bahwa tindakan yang diambil oleh institusi peradilan saat ini dinilai belum sampai pada esensi kebenaran hakiki dalam mengadili perkara. Polemik ini menegaskan ketegangan antara pihak tergugat dengan mekanisme peradilan yang sedang berjalan di PTUN Jakarta terkait sengketa dokumen pendidikan tersebut.
