Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah tersebut melaporkan adanya peningkatan nilai barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka yang terlibat dalam perkara ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa total barang bukti uang tunai yang diamankan saat ini telah mencapai Rp 3,3 miliar. Angka tersebut mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan temuan awal yang sebelumnya sempat teridentifikasi sebesar Rp 1,4 miliar. Barang bukti tersebut dikumpulkan dari berbagai pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebelumnya.
“Berdasarkan laporan yang saya dapatkan dari para penyidik, nilai barang bukti saat ini bukan lagi 1,4 melainkan mencapai sekitar Rp 3,3 miliar yang berasal dari beberapa pihak,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Selain uang tunai, penyidik KPK juga berhasil menyita aset dalam bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Setyo merinci bahwa di antara barang bukti tersebut terdapat logam mulia dengan berat mencapai ratusan gram. Selain itu, KPK juga mengamankan aset berupa mata uang kripto yang nilainya ditaksir mencapai satu digit miliar rupiah, menambah kompleksitas pelacakan aset dalam kasus tindak pidana korupsi ini.
Meski telah mengungkap jenis dan nilai barang bukti, pihak KPK belum membedah secara mendalam mengenai konstruksi perkara atau peran spesifik dari masing-masing tersangka. Setyo menegaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan akumulasi dari kelima tersangka yang telah diamankan. Kelima tersangka tersebut terdiri dari pihak swasta yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, serta pejabat internal BNPB Gabriel Purwaka Sigit yang menjabat sebagai Kasubdit pengelolaan bantuan dan kedaruratan sekaligus PPK.
Dua tersangka lainnya merupakan tenaga ahli di BNPB, yakni Bima Setiawan yang merupakan adik dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Richard Erlangga. Keterlibatan orang terdekat pimpinan lembaga dalam kasus ini menjadi perhatian publik, namun KPK memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai dengan koridor penyidikan yang berlaku untuk menelusuri aliran dana korupsi tersebut lebih lanjut.
Menanggapi langkah hukum yang dilakukan KPK, pihak BNPB menyatakan sikap kooperatif dalam mendukung proses penyidikan. Juru bicara BNPB, Berton Padjaitan, menegaskan bahwa lembaganya menghormati sepenuhnya prosedur hukum yang sedang berjalan. BNPB berkomitmen untuk memberikan akses penuh terhadap data maupun informasi yang dibutuhkan oleh penyidik KPK guna memperjelas duduk perkara dugaan penyelewengan dana kebencanaan tersebut.
Pihak BNPB juga menyatakan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Institusi tersebut menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sembari memastikan bahwa seluruh dukungan yang diperlukan oleh KPK akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini, KPK masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai tersebut.
