Halorakyat.id — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengeluarkan biaya sewa kendaraan distribusi makanan dari komponen biaya operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan yang membatasi pagu operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat ini diambil sebagai langkah penyesuaian untuk mengembalikan ketentuan awal pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa penghapusan komponen biaya kendaraan dari pagu operasional bukanlah kebijakan baru. Pihaknya hanya melakukan sinkronisasi ulang agar aturan operasional kembali pada koridor yang ditetapkan sejak peluncuran perdana program MBG guna menjaga efisiensi anggaran dan akurasi distribusi.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Juru Bicara BGN, Tysa Novenny.
Dalam penjelasannya, Tysa menegaskan bahwa kendaraan distribusi diposisikan sebagai bagian dari perlengkapan atau perangkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang wajib tersedia. Kedudukan kendaraan dianggap setara dengan fasilitas pendukung operasional lainnya, seperti gedung SPPG, peralatan memasak, hingga peralatan makan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelayanan gizi harian bagi para penerima manfaat.
Landasan hukum mengenai komponen biaya operasional tersebut sebenarnya telah tertuang secara eksplisit dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2025. Dalam kedua regulasi tersebut, kendaraan tidak pernah dicantumkan sebagai salah satu komponen biaya yang dibebankan pada pagu operasional harian SPPG. Penegasan ini menjadi acuan utama bagi BGN dalam melakukan evaluasi anggaran agar tidak terjadi tumpang tindih alokasi dana.
Meski sebelumnya sempat muncul Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 yang sempat memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen biaya operasional, BGN akhirnya memilih untuk mengoreksi hal tersebut. Melalui kajian mendalam yang telah dilakukan, otoritas terkait menilai bahwa penyediaan armada distribusi merupakan kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh setiap unit SPPG sejak awal beroperasi, bukan sebagai variabel biaya yang dibebankan pada alokasi operasional harian per anak.
Keputusan untuk memisahkan biaya kendaraan dari pagu Rp3.000 per penerima manfaat diharapkan mampu menjaga stabilitas pengelolaan dana operasional di seluruh wilayah kerja BGN. Dengan pola ini, setiap SPPG dituntut untuk lebih mandiri dalam memenuhi fasilitas penunjang, sementara anggaran operasional yang tersedia dapat difokuskan sepenuhnya untuk kualitas nutrisi dan pelayanan distribusi makanan kepada penerima manfaat secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
