Halorakyat.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menyatakan penolakan terhadap permohonan dana hibah yang diajukan oleh Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah, sebuah organisasi yang dipimpin oleh tokoh agama Muhammad Iqdam Kholid atau yang akrab disapa Gus Iqdam. Dana sebesar Rp25 miliar tersebut sebelumnya direncanakan oleh pihak yayasan untuk membiayai pembangunan kawasan wisata religi serta fasilitas edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengonfirmasi bahwa pihaknya memang telah menerima proposal pengajuan bantuan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah provinsi memilih untuk tidak merealisasikan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan anggaran daerah yang terbatas dan kebutuhan untuk bersikap selektif dalam pengalokasian dana hibah bagi masyarakat luas.
“Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan, tapi Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.
Adhy menegaskan bahwa keputusan untuk mencoret proposal dari yayasan tersebut telah bersifat final untuk tahun anggaran 2027. Penolakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan rasionalisasi pengelolaan anggaran agar tetap fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung dan luas bagi kepentingan publik di Jawa Timur.
Selain mengajukan permohonan ke tingkat provinsi, pihak Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah juga diketahui melakukan upaya serupa di tingkat kabupaten. Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama yayasan tersebut sempat mengajukan proposal hibah senilai Rp4,7 miliar yang ditujukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2027.
Namun, usulan tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh legislatif setempat. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar memutuskan untuk memangkas nilai bantuan tersebut menjadi Rp2,3 miliar. Langkah pemangkasan ini dilakukan oleh pihak legislatif dengan alasan untuk menjaga asas keadilan dan pemerataan bantuan bagi pondok pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang juga membutuhkan dukungan dana dari pemerintah daerah.
Proses seleksi hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan adanya kontrol ketat terhadap penggunaan keuangan negara. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, setiap usulan bantuan kini harus melalui mekanisme evaluasi yang mendalam untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat strategis bagi masyarakat banyak. Hingga saat ini, pihak yayasan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait langkah tindak lanjut pasca penolakan permohonan dana di tingkat provinsi tersebut.
