Halorakyat.id — Pusat Polisi Militer Kodam Jayakarta menahan seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat berinisial Letkol Inf A yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap 1 Jakarta, setelah rumah dinas yang ditempatinya di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cijantung, Jakarta Timur, disewakan kepada warga sipil dan dijadikan markas pengoperasian judi online.
Pengungkapan kasus tersebut bermula dari penggerebekan yang dilakukan aparat pada Minggu, 4 Oktober 2026, di kawasan KPAD Cijantung, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam operasi penindakan tersebut, pihak kepolisian dan petugas gabungan berhasil mengamankan sebanyak 11 orang warga sipil yang kedapatan beraktivitas di dalam fasilitas negara milik militer tersebut.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak berwenang, seluruh pelaku sipil yang ditangkap di lokasi kejadian bertindak sebagai operator situs perjudian daring. Mereka memanfaatkan bangunan rumah dinas militer tersebut sebagai pusat kendali operasional harian kegiatan ilegal yang mereka jalankan.
Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Ishak mengonfirmasi bahwa rumah dinas yang menjadi lokasi penggerebekan tersebut secara resmi tercatat ditempati oleh Letkol Inf A. Berdasarkan pemeriksaan sementara, perwira menengah tersebut diketahui sengaja menyewakan bangunan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi prajurit aktif itu kepada masyarakat sipil.
“Sesuai ketentuan tidak boleh disewakan karena itu rumah untuk prajurit aktif, terjadi penyalahgunaan,” kata Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Ishak.
Noor Ishak menjelaskan lebih lanjut bahwa pihak penyewa dari kalangan sipil tersebut kemudian menyalahgunakan peruntukan rumah dinas untuk menjalankan tindak pidana perjudian elektronik. Pihak Kodam Jaya sangat menyayangkan terjadinya pelanggaran prosedur penggunaan fasilitas militer yang seharusnya dijaga ketat oleh setiap prajurit penerima hak rumah dinas.
Perkembangan penyidikan juga menunjukkan bahwa Letkol Inf A diduga kuat mengetahui keberadaan serta aktivitas perjudian daring yang berlangsung di dalam fasilitas perumahan militer tersebut. Dugaan keterlibatan dan pembiaran oleh oknum perwira tersebut kini menjadi fokus utama pemeriksaan internal institusi militer.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa jajaran pimpinan TNI AD tidak akan memberikan perlindungan sedikit pun terhadap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tindakan indisipliner. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan oknum perwira tersebut telah mencoreng nama baik institusi secara serius.
“Enggak mungkin lah kita melindungi yang seperti itu ya. Ini justru hal yang sangat memalukan buat kami,” tegas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Jenderal Maruli menyampaikan bahwa tindakan tegas akan dijatuhkan kepada siapa pun prajurit yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara. Sikap kooperatif dan transparan akan terus ditunjukkan TNI Angkatan Darat dalam menuntaskan penanganan kasus penyalahgunaan rumah dinas ini.
Kepastian mengenai penahanan terhadap Letkol Inf A disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. Saat ini, oknum perwira menengah tersebut telah ditempatkan di tahanan Pusat Polisi Militer Kodam Jayakarta untuk menjalani rangkaian pemeriksaan hukum militer secara intensif.
Pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh penyidik Pomdam Jaya bertujuan untuk menggali motif utama penyewaan rumah dinas tersebut, serta mengetahui sejauh mana keterlibatan langsung maupun aliran dana dari aktivitas judi online yang dioperasikan oleh para tersangka sipil.
Kasus ditemukannya markas judi online di perumahan militer Cijantung ini juga mendapat perhatian luas dari publik dan kalangan legislatif. Anggota DPR RI mendesak agar proses hukum terhadap oknum militer maupun jaringan warga sipil yang terlibat dilaksanakan secara tegas dan transparan tanpa pandang bulu.
Sesuai dengan tata tertib dan regulasi di lingkungan TNI, rumah dinas merupakan hak pakai sementara yang diberikan negara secara khusus kepada prajurit aktif beserta keluarga untuk menunjang tugas kedinasan. Penyewaan atau pengalihan hak guna rumah dinas kepada pihak luar, terlebih untuk kegiatan melawan hukum, merupakan pelanggaran berat terhadap aturan dinas militer.
Hingga saat ini, Pomdam Jaya bersama instansi terkait masih terus melengkapi berkas perkara serta mendalami keterangan dari 11 tersangka warga sipil dan oknum Letkol Inf A guna memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
