Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Dewan Ekonomi Nasional terkait perubahan penafsiran definisi hukum korupsi di Indonesia. Langkah ini mengubah fokus penanganan tindak pidana korupsi dari yang sebelumnya menitikberatkan pada unsur kerugian negara menjadi tindakan penyuapan atau bribery.
Keputusan strategis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Perubahan penafsiran definisi ini dinilai sangat krusial agar mekanisme penegakan hukum serta penanganan korupsi di Tanah Air dapat disesuaikan dengan standar hukum internasional.
“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari DEN mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka.
Luhut menjelaskan bahwa penyesuaian definisi korupsi menjadi penyuapan merujuk pada standar kerangka kerja United Nations Convention Against Corruption. Instrumen hukum internasional besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut sejatinya telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sejak 20 tahun lalu, namun penafsirannya di tingkat domestik masih bertumpu pada formula kerugian keuangan negara.
Selama ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang secara spesifik menerapkan kriteria kerugian negara sebagai indikator utama penetapan tindak pidana korupsi. Penafsiran yang terlampau kaku tersebut dinilai memberikan tekanan berat sekaligus memunculkan kekhawatiran bagi lembaga investasi serta badan usaha milik negara dalam mengambil tindakan eksekusi bisnis.
Kondisi ini berdampak langsung pada badan pengelola investasi seperti Danantara yang membutuhkan ruang gerak fleksibel dalam bertransaksi secara profesional. Penafsiran lama kerap membayangi para pengambil keputusan bisnis dengan ancaman jerat pidana korupsi apabila investasi yang dijalankan mengalami kegagalan atau kerugian finansial akibat dinamika pasar.
“Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara,” tutur Luhut.
Menurut Luhut, setiap aktivitas bisnis secara ilmiah dan praktis tidak pernah lepas dari potensi risiko. Kerugian materiil yang timbul akibat kalkulasi risiko bisnis tidak sepatutnya disamakan dengan kejahatan korupsi selama tidak ditemukan unsur suap atau penyalahgunaan wewenang secara tidak sah.
Melalui perubahan penafsiran definisi korupsi ini, pemerintah berharap iklim investasi dan keberanian pengambil kebijakan di lembaga investasi negara dapat semakin menguat. Langkah penyesuaian ini diproyeksikan mampu membawa sistem penegakan hukum Indonesia menjadi lebih adil, obyektif, serta sejalan dengan praktik tata kelola ekonomi global.
