Halorakyat.id — Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan membenahi sistem pengawasan tata kelola internal lembaga tersebut. Langkah tegas ini dinilai sangat mendesak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana kebencanaan di lingkungan BNPB.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh BNPB harus dijadikan momentum emas untuk memperkuat integritas serta memperbaiki mekanisme pengelolaan anggaran. Tantangan penanggulangan bencana di Indonesia yang sangat besar menuntut BNPB memiliki struktur organisasi yang kokoh, profesional, responsif, dan senantiasa menjunjung tinggi transparansi dalam setiap operasionalnya.
Singgih menegaskan bahwa penindakan hukum terhadap oknum yang melanggar aturan memang wajib berjalan, tetapi pembenahan yang berkesinambungan harus dibangun di atas sistem pencegahan yang kuat. Menurutnya, pembenahan tata kelola tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara menggeneralisasi seluruh jajaran, melainkan melalui audit dan perbaikan mekanisme kerja yang sistematis.
“Dana kebencanaan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru mengurangi kemampuan negara dalam menangani korban dan masyarakat terdampak bencana,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko.
Tuntutan perbaikan internal ini mengemuka menyusul aksi tangkap tangan yang digelar oleh penyidik lembaga antirasuah pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan kebencanaan.
Adanya dugaan penyimpangan dana darurat bencana tersebut dinilai sangat mencederai semangat kemanusiaan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola bencana. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran kebencanaan menjadi fokus utama yang harus dibenahi oleh kepemimpinan BNPB yang baru demi mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
DPR mendorong agar Kepala BNPB yang baru tidak sekadar mengandalkan tindakan represif atau penindakan hukum setelah terjadinya penyelewengan anggaran. Lembaga penyalur bantuan bencana tersebut diminta untuk memprioritaskan langkah-langkah pencegahan melalui penguatan audit internal, transparansi proses pengadaan barang dan jasa, serta sistem pelaporan keuangan yang akuntabel.
“Pencegahan harus diperkuat. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal harus berjalan efektif,” ujar Singgih.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi VIII DPR RI memastikan bakal mengawal ketat jalannya seluruh program penanggulangan bencana serta penggunaan anggaran yang dialokasikan negara. Pengawasan legislatif tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh alokasi dana kebencanaan dipergunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi keselamatan serta kesejahteraan warga masyarakat.
Di sisi lain, proses pergantian kepemimpinan di tubuh BNPB sendiri ditandai dengan pelantikan Letjen TNI Kristomei Sianturi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/10/2026). Kristomei resmi menggantikan pejabat sebelumnya, Letjen TNI Suharyanto, dalam upacara kenegaraan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara.
Rangkaian upacara pelantikan diawali dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan BNPB. Presiden Prabowo secara langsung memimpin pembacaan sumpah dan janji jabatan yang diikuti oleh Kepala BNPB baru sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah negara.
Dengan resmi dimulainya masa kepemimpinan baru ini, Komisi VIII DPR RI menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mendukung langkah perbaikan yang akan diambil oleh kepemimpinan BNPB. DPR berharap BNPB di bawah kepemimpinan Kristomei Sianturi mampu bertransformasi menjadi lembaga yang semakin transparan, profesional, serta tanggap dan cepat dalam menanggulangi setiap situasi darurat bencana di tanah air.
