Halorakyat.id — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung penyedia indeks pasar saham asal Amerika Serikat, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Friderica menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah bentuk tantangan atau sikap konfrontatif terhadap pihak MSCI, melainkan cerminan dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem pasar modal di dalam negeri.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Penjelasan ini disampaikan Friderica saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Menurutnya, Presiden Prabowo justru memiliki visi besar untuk mendukung reformasi pasar modal Indonesia agar menjadi lebih kredibel, transparan, dan likuid. Langkah perbaikan ini dinilai krusial agar pasar modal tanah air mampu menjadi wadah investasi jangka panjang yang aman dan terpercaya bagi masyarakat luas.

“Enggak lah, enggak ada itu tantangan, justru Bapak Presiden mendukung reformasi pasar modal kita agar semakin kredibel, transparan, dan likuid bagi masyarakat,” ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Friderica menjelaskan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh otoritas bukan semata-mata didorong oleh desakan dari pihak penyedia indeks global tertentu. Sejak awal tahun, OJK telah menjalankan arahan Presiden untuk terus membenahi berbagai aspek fundamental pasar modal, terutama terkait integritas, transparansi, serta likuiditas transaksi. Komunikasi antara Bursa Efek Indonesia dan pihak MSCI juga dilaporkan berjalan dengan baik.

Dalam pertemuan di Istana, Friderica juga telah melaporkan perkembangan terkini mengenai emiten kuartal kedua tahun 2026 serta struktur pasar modal Indonesia secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa langkah strategis yang diambil pemerintah sejalan dengan realitas kondisi pasar saat ini. Ia menekankan bahwa pasar modal Indonesia sebenarnya memiliki daya saing yang cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain di kawasan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Presiden menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekuatan, keberanian, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Pernyataan tegas tersebut ditujukan untuk memotivasi seluruh jajaran kabinet agar tetap fokus pada kesejahteraan rakyat.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, turut memberikan tanggapan senada mengenai kebijakan pemerintah saat ini. Ia menjelaskan bahwa penghematan anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo merupakan langkah efisiensi yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan negara yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Terkait dinamika di pasar modal, pihak Kementerian Keuangan menyatakan dukungan penuh terhadap fungsi pengawasan yang dijalankan oleh OJK.

Di luar isu pasar modal, aparat penegak hukum juga tengah menindak tegas pelanggaran korporasi yang merugikan negara. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak tiga di antaranya merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang saat ini sedang menjalani proses hukum lebih lanjut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas lingkungan dan hukum di Indonesia.