Halorakyat.id — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan secara ilegal serta akses tidak sah terhadap data elektronik milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah hukum ini diambil setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan intensif terkait pelanggaran privasi dan keamanan data yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi.
Tiga orang yang kini menyandang status tersangka tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Penetapan ini menjadi sorotan luas mengingat Listyo Sigit Prabowo merupakan sosok yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebelum mengemban jabatan di lingkungan kepresidenan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, menyampaikan keterangan tersebut secara langsung dalam konferensi pers yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026). Asep menjelaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada temuan penyidik mengenai aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para tersangka dalam kurun waktu tertentu melalui pemanfaatan akses teknologi informasi secara melawan hukum.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH terkait dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik,” ujar Komjen Asep Safrudin di hadapan awak media.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para tersangka diduga kuat telah melakukan penyadapan secara ilegal terhadap nomor telepon seluler yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain tindakan penyadapan, mereka juga disinyalir melakukan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem komunikasi kenegaraan yang seharusnya terlindungi dengan protokol keamanan yang sangat ketat.
Dampak dari tindakan ilegal ini ternyata tidak hanya menyasar kepala negara semata. Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyadapan tersebut juga diduga dilakukan terhadap sejumlah tokoh penting lainnya di Indonesia. Daftar target pemantauan ilegal ini mencakup pejabat negara, tokoh-tokoh politik nasional, jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha besar.
Penyelidikan kepolisian menunjukkan bahwa aktivitas penyadapan tanpa izin ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni antara tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka juga diduga sengaja melakukan upaya penghapusan jejak log aktivitas pemantauan tersebut pada Oktober 2026. Hal tersebut disinyalir sebagai upaya untuk mengaburkan perbuatan mereka agar tidak terdeteksi oleh otoritas pengawas internal maupun sistem keamanan siber pemerintah.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan para tersangka dilakukan tanpa ada kaitannya dengan tugas penegakan hukum yang sah. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius karena setiap bentuk pemantauan dan penyadapan seharusnya mengikuti koridor hukum serta regulasi yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali, guna menjaga hak privasi warga negara dan keamanan nasional.
“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dilakukan secara sepihak di luar prosedur hukum,” tegas Komjen Asep Safrudin saat menjelaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan penyadapan.
Saat ini, tim penyidik Bareskrim Polri masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan apakah ada aktor intelektual lain yang terlibat atau motif spesifik di balik aksi penyadapan tersebut. Proses hukum akan terus dilanjutkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan keamanan komunikasi pejabat negara tetap terjaga dari ancaman penyalahgunaan wewenang di masa depan.
