Halorakyat.id — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas bagi wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak. Fasilitas ini tersedia bagi mereka yang memenuhi kriteria tertentu dengan batas waktu pengajuan permohonan paling lambat pada 1 Oktober 2028 mendatang. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak, namun ditegaskan bahwa pemberian tersebut tidak dilakukan secara otomatis oleh sistem, melainkan harus melalui proses permohonan aktif dari pihak yang bersangkutan.
Kepala Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) DJP, Meidijati, menegaskan bahwa wajib pajak harus proaktif dalam mengajukan permohonan tersebut sebelum tenggat waktu yang ditentukan berakhir. Menurutnya, DJP tidak memberikan fasilitas ini secara jabatan, sehingga keterlambatan pengajuan akan mengakibatkan wajib pajak kehilangan hak untuk memanfaatkan keringanan sanksi administratif tersebut.
“Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi ini harus berdasarkan permohonan dari wajib pajak, bukan jabatan. Jadi kalau bapak/ibu nggak mohon, lewat batas waktunya, ya tidak bisa memanfaatkan ini,” ujar Meidijati dalam Sosialisasi Pengurangan Sanksi Administrasi di Kantor Pusat DJP.
Dalam proses pelaksanaannya, wajib pajak tetap diwajibkan memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pokok pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran pengurangan yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan DJP dan kriteria yang dipenuhi oleh masing-masing wajib pajak. Apabila wajib pajak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan maksimal, maka DJP akan memberikan penghapusan sanksi hingga mencapai 100 persen tanpa adanya pengurangan atau penambahan di luar ketentuan.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan, Arif Mahmudin Zuhri, menyatakan bahwa DJP berkomitmen memberikan kepastian kepada wajib pajak yang telah mengikuti prosedur dengan benar. Ia memastikan bahwa selama wajib pajak memenuhi kriteria yang ditetapkan, maka permohonan pengurangan sanksi akan diproses sesuai dengan kebijakan yang berlaku secara objektif. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya integrasi layanan perpajakan yang lebih transparan dan efisien melalui sistem Coretax yang kini diimplementasikan oleh otoritas pajak.
Untuk mengajukan permohonan, wajib pajak dapat mengakses laman resmi Coretax di coretaxdjp.pajak.go.id dengan melakukan login menggunakan NIK atau NPWP penanggung jawab serta kata sandi yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, wajib pajak dapat memilih akun yang diwakili jika mengajukan untuk perusahaan, kemudian memeriksa tagihan pajak melalui menu pembayaran untuk membuat kode billing. Tahap selanjutnya melibatkan navigasi ke menu Layanan WP dan memilih opsi untuk membuat permohonan layanan administrasi dengan memilih kategori keberatan atau non-keberatan.
Prosedur pengajuan ini mengharuskan wajib pajak mengisi rincian surat permohonan, termasuk nomor dan tanggal surat, serta memastikan data ketetapan pajak sudah muncul dalam sistem. Apabila data ketetapan belum muncul, wajib pajak diminta untuk melakukan penyesuaian rentang tanggal transaksi dengan tanggal penerbitan ketetapan tersebut. Wajib pajak juga wajib mengunggah dokumen pendukung seperti hasil pindai Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), serta surat pernyataan bahwa sanksi timbul akibat kekhilafan bukan karena kesengajaan, serta pernyataan tidak sedang menempuh upaya hukum lain.
Setelah seluruh dokumen diunggah dan divalidasi, wajib pajak dapat melanjutkan proses dengan membuat dokumen PDF konsep surat permohonan yang kemudian ditandatangani secara digital menggunakan passphrase. Proses pengajuan akan dianggap berhasil apabila sistem menampilkan keterangan bahwa kasus telah ditutup dan skrip berhasil dieksekusi, yang nantinya akan diikuti dengan pemberian bukti penerimaan kepada wajib pajak. Seluruh rangkaian proses ini dirancang agar wajib pajak mendapatkan kemudahan akses dalam menyelesaikan administrasi perpajakan mereka dengan cara yang lebih terdigitalisasi.
Pihak DJP mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar segera memeriksa kembali ketetapan pajak masing-masing dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan melalui Coretax. Hal ini krusial dilakukan untuk menghindari kendala teknis atau penolakan permohonan akibat ketidaksesuaian data. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, wajib pajak diharapkan dapat menuntaskan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan, sekaligus mendukung kepatuhan pajak nasional secara berkelanjutan hingga batas waktu yang telah ditetapkan di masa depan.
