Halorakyat.id — Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan pelanggaran berat dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Sidang yang digelar di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026), berlangsung alot selama 10 jam penuh sebelum akhirnya majelis hakim memutuskan sanksi terberat bagi perwira tinggi bintang dua tersebut.
Dalam rekaman visual yang beredar, Ahrie Sonta tampak tertunduk lesu sepanjang jalannya persidangan. Mengenakan seragam dinas, ia sesekali memegang dokumen di tangannya sembari mendengarkan keterangan saksi serta pemeriksaan barang bukti yang memberatkan posisinya. Proses persidangan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut baru berakhir pada pukul 20.10 WIB dengan keputusan bulat dari majelis komisi sidang.
Sidang etik tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Rudi Darmoko, didampingi oleh Irjen Roma Hutajulu selaku Wakil Ketua Komisi. Selain itu, terdapat tiga perwira tinggi bintang dua lainnya yang bertindak sebagai anggota komisi, yakni Irjen M Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi. Keterlibatan para petinggi kepolisian ini mencerminkan betapa seriusnya institusi dalam menanggapi kasus yang menyeret nama orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” tegas Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.
Irjen Johnny Eddizon Isir menambahkan bahwa proses etik ini sekaligus membantah adanya isu impunitas atau perlakuan istimewa bagi anggota Polri yang berpangkat tinggi. Menurutnya, setiap personel tanpa terkecuali wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan aturan kode etik jika terbukti melakukan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik kepolisian.
Kasus yang menyeret nama Ahrie Sonta ini bermula dari dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya yang telah berlangsung sejak 2025. Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, sebagian besar tersangka telah ditempatkan di tempat khusus atau ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, satu tersangka lainnya yakni Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan fisik dikarenakan kondisi kesehatan yang belum stabil akibat menderita strok. Pihak kepolisian memastikan bahwa seluruh proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa memandang latar belakang jabatan para tersangka.
Pasca pembacaan putusan sidang, sosok Ahrie Sonta tidak terlihat di hadapan awak media. Diduga, mantan ajudan Presiden tersebut langsung digiring keluar dari area persidangan melalui jalur terpisah saat Kadiv Humas sedang memberikan keterangan resmi. Peristiwa ini menjadi catatan hitam tambahan bagi institusi kepolisian, menyusul pemecatan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Presiden (KSP) oleh Presiden Prabowo pada Rabu (4/11) lalu sebagai buntut dari skandal penyadapan yang menggegerkan publik tersebut.
