Halorakyat.id — Otoritas kepolisian Paris resmi mengeluarkan larangan penyelenggaraan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah strategis ibu kota Prancis pada Kamis (22/10/2026). Langkah ketat ini diambil sebagai upaya mengantisipasi potensi gelombang unjuk rasa baru serta mencegah terulangnya kerusuhan susulan yang dipicu aksi protes warga terkait lonjakan biaya hidup.
Larangan unjuk rasa tersebut dijadwalkan berlaku mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. Kepolisian membatasi pergerakan massa di lokasi-lokasi vital pemerintahan, termasuk sekitar Istana Kepresidenan Elysee dan dua gedung majelis parlemen. Selain itu, kawasan wisata populer yang selalu dipadati pengunjung seperti Museum Louvre dan sepanjang jalan Champs-Elysees turut ditetapkan sebagai area steril dari aktivitas unjuk rasa.
Penerapan aturan ketat ini bermula dari peristiwa kerusuhan parah yang mengguncang Prancis pada Sabtu (17/10/2026) lalu. Gelombang aksi protes memprotes tingginya biaya hidup berubah menjadi bentrokan anarkis yang diwarnai aksi pembakaran fasilitas umum serta penjarahan toko. Kerusuhan tersebut tercatat sebagai insiden keamanan terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir, yang juga terjadi tepat enam bulan menjelang pemilu presiden untuk memilih pengganti Emmanuel Macron.
Menghadapi gelombang kritik tajam dari para anggota parlemen atas penanganan situasi keamanan, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu berjanji akan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas. Lecornu mengakui bahwa respons personel keamanan pada aksi protes sebelumnya masih belum memadai untuk meredam kekerasan di lapangan. Pemerintah kini menyiapkan pengerahan aparat kepolisian secara besar-besaran untuk mengamankan demonstrasi susulan yang diprediksi kembali terjadi pada akhir pekan.
“Pengerahan aparat untuk Sabtu mendatang akan berskala besar,”
Lecornu juga menuding adanya keterlibatan kelompok-kelompok radikal ultra-kiri yang sengaja menyusun rencana gerakan pemberontakan untuk memicu kekacauan nasional. Menurut pemerintah, kelompok-kelompok ekstremis tersebut memanfaatkan keresahan masyarakat terkait isu ekonomi untuk menciptakan situasi ketidakstabilan politik di tengah masa persiapan pemilihan umum.
Selain melarang kegiatan unjuk rasa di tempat umum, otoritas keamanan Paris juga memuat aturan pembatasan sementara bagi seluruh warga di wilayah Paris dan sekitarnya. Warga dilarang keras membawa tempat penampungan bahan bakar seperti jeriken atau botol berisi bensin, serta dilarang memiliki maupun membawa kembang api hingga Kamis malam.
Pemerintah daerah setempat turut memberlakukan larangan penggunaan perlengkapan pelindung diri di area sekitar sekolah menengah dan universitas. Warga dilarang mengenakan helm, kacamata pelindung, sarung tangan khusus, hingga masker gas saat berada di lingkungan pendidikan. Pembatasan ini diterapkan setelah terjadi serangkaian bentrokan keras antara polisi pamong dan kelompok pemuda tak dikenal yang mengenakan penutup wajah serta pelindung kepala saat melancarkan aksi pelemparan ke arah petugas keamanan.
Langkah pengetatan keamanan menyeluruh ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas umum dan menjamin keamanan warga serta wisatawan asing di Paris. Kepolisian mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi aturan jam larangan demo dan pembatasan benda berbahaya demi mencegah bentrokan balasan serta memastikan agenda politik nasional tetap berjalan kondusif.
