Halorakyat.id — Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengamankan sedikitnya 154 orang menyusul pecahnya kericuhan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Selasa, 10 November, hingga Rabu, 11 November 2026 dini hari. Ketegangan yang berawal di depan Gedung DPRD DIY tersebut meluas hingga ke kawasan Malioboro dan area sekitar kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), menyebabkan sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis darurat.
Berdasarkan keterangan resmi dari pihak kepolisian, situasi awalnya terpantau kondusif dan tertib saat massa menyampaikan pendapatnya di depan Kantor DPRD DIY sejak siang hari hingga pukul 19.00 WIB. Namun, suasana berubah drastis sekitar pukul 20.07 WIB ketika kelompok massa yang berjumlah sekitar 100 orang mulai berkumpul kembali dan diduga melakukan penyerangan terhadap gedung wakil rakyat tersebut. Massa dilaporkan menembakkan petasan, melemparkan bom molotov, serta batu ke arah area dalam gedung DPRD Yogyakarta.
Guna meredam eskalasi kekerasan yang terus meningkat, Polda DIY mengerahkan kekuatan cukup besar yang terdiri dari empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Huru-Hara Brimob serta 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob. Operasi ini juga didukung oleh kendaraan taktis roda dua dan roda empat serta penerjunan Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR). Aparat melakukan upaya pengendalian massa dengan mendorong kerumunan ke arah utara kawasan Malioboro hingga mencapai kawasan Tugu Golong-Gilig sekitar pukul 21.00 WIB.
Hingga pukul 22.37 WIB, petugas kepolisian masih bersiaga di kawasan Tugu setelah terjadi rentetan pelemparan petasan dari kelompok massa. Polisi juga melakukan penyekatan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang bergerak dari arah timur untuk membatasi ruang gerak massa aksi. Pada tengah malam, tepatnya pukul 23.30 WIB, personel Brimob melaksanakan patroli skala besar di seluruh penjuru Kota Yogyakarta guna memastikan situasi keamanan kembali terkendali dari tindakan anarkis.
Dalam operasi pengamanan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga disiapkan untuk melakukan tindakan kekerasan. Barang bukti tersebut meliputi enam botol bom molotov, 12 buah petasan, serta tujuh botol berisi bensin. Selain itu, kepolisian juga menemukan satu unit senjata tajam, sebuah ketapel, dan satu bungkus gotri yang disinyalir akan digunakan sebagai amunisi ketapel untuk melukai petugas maupun merusak fasilitas publik di sekitar lokasi unjuk rasa.
“Kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena toleransi kita Polri sampai jam 18.00. Ini sudah jam 1 malam,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendatangi langsung Kantor DPRD DIY pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.23 WIB bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam kunjungannya, Kapolri menemui langsung sejumlah massa aksi yang ditahan di lobi serta lantai dua gedung DPRD. Ia menegaskan bahwa penyelidikan sedang berjalan secara intensif untuk mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang berbahaya dan melakukan provokasi di tengah aksi massa.
Di sisi lain, Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa (LPPM) Sintesa dari FISIPOL UGM memberikan kesaksian mengenai tindakan aparat di kawasan kampus pada malam kejadian. Menurut laporan mereka, sekitar pukul 23.20 WIB, aparat keamanan datang dari arah selatan dan menembakkan gas air mata serta petasan ke arah lingkungan kampus UGM. Tindakan tersebut menyebabkan massa yang berada di sekitar Bundaran UGM terpaksa bergerak masuk ke dalam area universitas untuk mencari perlindungan.
LPPM Sintesa juga menyoroti adanya dugaan penganiayaan terhadap seorang peserta aksi di dekat area kampus pada pukul 23.40 WIB. Berdasarkan narasi yang dipublikasikan, peserta tersebut dilaporkan sempat berdiri menantang aparat sebelum akhirnya mencoba melarikan diri. Namun, yang bersangkutan terjatuh dan diduga mengalami tindakan kekerasan berupa pemukulan dan penendangan secara membabi buta oleh oknum aparat hingga nampak lemas, sebelum akhirnya diseret dan diangkut menggunakan kendaraan petugas.
Tim Hukum Bara Adil, yang mencakup LBH Yogyakarta, melaporkan telah menerima sedikitnya 64 aduan terkait peserta aksi yang ditahan atau hilang kontak hingga Rabu dini hari pukul 03.50 WIB. Berdasarkan data sementara dari hotline mereka, sebanyak 47 orang dipastikan sedang ditahan oleh pihak kepolisian, 13 orang belum diketahui keberadaannya, dua orang telah dibebaskan, dan dua orang lainnya sedang menjalani perawatan di rumah sakit akibat menderita luka-luka selama kericuhan berlangsung.
Selain data tersebut, Tim Hukum Bara Adil mengungkapkan terdapat sembilan warga atau massa aksi lainnya yang mendapatkan pertolongan medis pertama di Rumah Sakit Bethesda sejak pukul 02.09 WIB. Pihak pendamping hukum mendesak masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat setelah mengikuti aksi demonstrasi untuk segera menghubungi hotline bantuan hukum guna memastikan keberadaan dan kondisi fisik para peserta aksi tersebut secara transparan.
Respons keras juga datang dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) FISIPOL UGM yang mengeluarkan pernyataan sikap tertulis pada 10 November 2026. DPP FISIPOL UGM menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa sebagai hak konstitusional warga negara. Mereka mengecam segala bentuk kekerasan, tekanan, dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat negara terhadap mahasiswa serta menuntut pembebasan segera bagi mereka yang ditangkap.
Pihak departemen juga menyoroti kehadiran aparat di lingkungan kampus yang dinilai dapat mencederai otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik. Mereka mendesak agar negara menjamin keamanan bagi setiap warga negara dalam menyampaikan kritik tanpa adanya rasa takut akan tindakan represif. Selain itu, mereka menuntut pemberian akses bantuan hukum yang penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian.
Senada dengan hal tersebut, Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD) turut mengutuk keras pengerahan kendaraan lapis baja dan aparat berseragam lengkap ke dalam lingkungan pendidikan. FIAD menilai tindakan pengejaran hingga ke dalam kampus dan rumah sakit merupakan pelanggaran serius, mengingat kedua tempat tersebut bukan merupakan medan operasi keamanan. Mereka menuntut agar pendataan terhadap seluruh korban dan orang yang ditahan segera dituntaskan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Pihak Polda DIY mengklaim bahwa penanganan demonstrasi telah dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas serta proporsionalitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga saat ini, pemeriksaan terhadap 154 orang yang diamankan masih terus berlanjut guna mendalami peran masing-masing dalam aksi anarkis tersebut. Kepolisian menyatakan akan mengungkap keterlibatan pihak lain yang mungkin menjadi aktor di balik perusakan fasilitas publik dalam peristiwa tersebut.
