Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Bersamaan dengan pelantikan tersebut, Presiden juga menunjuk dan mengambil sumpah jabatan Mayjen Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN dalam upacara yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026) siang.
Prosesi pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43M Tahun 2026 mengenai pembentukan dan susunan organisasi Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memandu para pejabat yang baru dilantik untuk mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan para undangan dan saksi yang hadir.
“Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat memandu sumpah jabatan.
Dalam pengucapan sumpah tersebut, para pejabat juga menyatakan kesediaan untuk menjunjung tinggi etika jabatan serta bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara. Pembentukan badan baru ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons tantangan pengelolaan lahan kritis di Indonesia yang memerlukan penanganan lintas sektor secara lebih intensif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa pembentukan BPGMN ini melibatkan kolaborasi antara para ilmuwan, akademisi, dan tenaga profesional di bidangnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola lahan gambut sekaligus merumuskan langkah preventif yang lebih efektif guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap berulang di berbagai wilayah Indonesia.
Keputusan pembentukan badan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi mendalam yang dilakukan Presiden Prabowo bersama sejumlah pakar lingkungan dan akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 24 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden secara langsung menyerap masukan dari para ahli untuk memahami kompleksitas persoalan lahan gambut dari berbagai sudut pandang yang komprehensif.
Menurut keterangan Teddy Indra Wijaya, keterlibatan para ilmuwan dan praktisi profesional dalam BPGMN diarahkan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, riset mendalam, pemetaan kawasan, serta pengembangan sistem deteksi dini titik panas. Penguatan sistem deteksi dini ini dianggap krusial agar pemerintah dapat merespons potensi ancaman kebakaran lebih cepat sebelum api menyebar luas dan menyebabkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar.
Langkah pemerintah ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki manajemen ekosistem gambut dan mangrove yang selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan keanekaragaman hayati nasional. Dengan hadirnya pimpinan baru di BPGMN, diharapkan koordinasi antarlembaga dalam menangani kawasan gambut dapat berjalan lebih terintegrasi serta memberikan perlindungan maksimal bagi ekosistem lingkungan hidup di tanah air.
