Halorakyat.id — Rencana peluncuran 2,4 juta genteng Jatiwangi di Majalengka, Jawa Barat, yang digadang-gadang bakal memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), berujung kekecewaan setelah diwarnai aksi protes ratusan sopir dan kernet truk pengangkut. Acara yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut tidak berjalan sesuai rencana akibat persoalan belum tercairkannya ongkos angkut para pekerja logistik di Lapangan Pasar Lama Majalengka, Minggu (8/11/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, melontarkan teguran terbuka kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di atas panggung acara. Teguran tersebut disampaikan politisi Partai Gerindra itu saat mendapati fakta bahwa masih banyak pengemudi truk dan kernet armada pengangkut genteng subsidi yang belum mendapatkan hak pembayaran upah operasional secara menyeluruh dari pihak penyelenggara.
blockquote>“Mesti dicek Pak KDM, jangan gampang percaya dengan anak buah,” tegas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Teguran mendadak dari Menteri PKP tersebut membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berada di atas panggung tampak terperangah. Mantan Bupati Purwakarta yang biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu tidak banyak memberikan respons verbal di hadapan publik dan tamu undangan yang memadati area peluncuran. Pengiriman genteng skala masif ini sejatinya diproyeksikan untuk menyuplai kebutuhan material berbagai proyek pembangunan rumah subsidi pemerintah di berbagai pelosok Tanah Air.
Berdasarkan skema awal penataan logistik, sebanyak 2,4 juta keping genteng buatan perajin lokal Jatiwangi tersebut direncanakan bakal diberangkatkan secara serentak menggunakan sekitar 600 unit armada truk. Seluruh armada dijadwalkan dilepas secara seremonial dari titik kumpul Lapangan Pasar Lama Majalengka. Namun, saat momentum pemberangkat hendak dimulai, suasana berubah menjadi kurang kondusif lantaran para pengemudi enggan menjalankan kendaraan mereka.
Keraguan dan keresahan para pekerja logistik terungkap secara jelas ketika Menteri Ara mencoba menyapa dan memastikan kesiapan para sopir dari atas panggung utama. Saat ditanya apakah mereka sudah siap membawa armada truk berisi puluhan ribu genteng ke tempat tujuan pengiriman, para sopir justru tidak menyambut dengan seruan siap. Sebaliknya, barisan sopir dan kernet membalas dengan sorakan riuh serta mengangkat kedua tangan membentuk simbol silang di udara sebagai tanda penolakan untuk berangkat.
Melihat gelombang penolakan dari pengemudi truk, Menteri Ara segera mendalami inti permasalahan dengan bertanya langsung kepada kerumunan sopir yang hadir di lokasi. Dari interaksi spontan tersebut, terungkap fakta mendasar bahwa sejumlah kernet dan pengemudi belum menerima pembayaran uang jalan maupun upah pengangkutan genteng. Ara lantas menekankan pentingnya kejujuran data dan kejelasan nasib para pekerja lapangan sebelum armada diberangkatkan.
Selain persoalan keterlambatan upah, penelusuran di lapangan juga mengungkap adanya selisih data armada truk yang hadir dibandingkan dengan rencana awal panitia. Meski laporan awal mencatat keberadaan 600 armada truk pengangkut, hasil verifikasi faktual di lokasi menunjukkan hanya 450 unit truk yang benar-benar siap dan terparkir. Sebagian besar pencairan upah bagi sopir yang terdaftar melalui wadah koperasi dilaporkan telah berjalan, namun pembayaran bagi sopir perorangan atau independen masih tertahan.
Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah daerah beserta pihak terkait harus merampungkan proses pendataan teknis dan tidak membiarkan hak para pengemudi terbengkalai. Penyelesaian masalah ditegaskan tidak boleh berhenti pada lembar pencatatan administratif semata, melainkan wajib dibuktikan dengan realisasi pencairan dana tunai langsung kepada para pengemudi dan kernet yang bertugas di lapangan.
Persoalan tertundanya ongkos angkut ini dikuatkan oleh kesaksian Yusuf, salah seorang pengemudi yang menjadi perwakilan rombongan angkutan dari Kabupaten Sumedang. Yusuf menyampaikan keluhannya secara terbuka di depan pejabat pusat dan daerah. Ia mengaku membawa sebanyak 14 armada truk untuk berpartisipasi dalam distribusi genteng Jatiwangi tersebut, namun baru separuh dari anggotanya yang memperoleh pembayaran upah pengiriman.
blockquote>“Saya perwakilan dari Sumedang membawa 14 unit truk, termasuk dari kelompok yang sudah dibayar itu baru 7 orang. Dan yang 7 lagi belum dibayar, Pak,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan bahwa seluruh kelengkapan dokumen pengiriman sebenarnya sudah terdata dan dipegang oleh para pengemudi. Informasi detail mengenai nama toko bangunan penerima, nomor telepon kontak person, hingga alamat rinci lokasi tujuan bongkar muat telah tersedia secara transparan. Namun, ia mengaku heran mengapa proses pencairan ongkos angkut untuk tujuh pengemudi lainnya mengalami penundaan tanpa alasan yang jelas.
Menanggapi keluhan soal keterlambatan pembayaran upah pengangkut, perwakilan pihak koperasi penyedia genteng, Juanda, memberikan klarifikasi teknis mengenai alur pencairan dana. Menurut Juanda, keterlambatan tersebut murni disebabkan oleh kendala administrasi penginputan data logistik yang membutuhkan waktu lama. Petugas di lapangan harus memverifikasi surat jalan serta mencocokkan dokumen pengiriman tiap kendaraan satu per satu.
Juanda menegaskan bahwa permasalahan ini sama sekali bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran atau kebangkrutan dana operasional panitia. Sumber pembiayaan untuk ongkos kirim ribuan armada truk tersebut ditopang oleh fasilitas kredit pinjaman resmi yang dikelola koperasi melalui kemitraan dengan lembaga perbankan daerah, yakni Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Dalam keterangannya, Juanda membeberkan bahwa pihak koperasi telah mengantongi komitmen pinjaman sebesar Rp520 juta dari Bank Jabar Banten (BJB) serta fasilitas pendanaan mencapai lebih dari Rp2 miliar dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Seluruh dana operasional tersebut sejatinya telah disiapkan untuk menutup beban biaya logistik distribusi genteng ke berbagai daerah tujuan proyek rumah murah subsidi.
Merespons dinamika di lapangan, Bupati Majalengka Eman Suherman langsung mengambil langkah untuk menenangkan situasi yang kian tegang di Lapangan Pasar Lama. Di depan ratusan pengemudi yang menuntut kepastian, Eman menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran upah yang belum tertuntaskan oleh pengurus koperasi dan panitia pelaksana.
Bupati Eman meminta para sopir dan kernet memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merampungkan proses verifikasi administrasi yang sempat terhambat. Sebagai langkah taktis, Eman menginstruksikan agar armada truk yang telah menerima pembayaran uang jalan dapat diberangkatkan terlebih dahulu menuju lokasi tujuan pengiriman demi mengurai kepadatan kendaraan di titik pelepasan.
Sementara itu, armada angkutan yang upahnya belum terbayarkan diminta bersabar menanti penyelesaian dokumen administrasi yang ditargetkan selesai pada hari yang sama. Akibat insiden keterlambatan sistem pembayaran logistik pekerja ini, target pencatatan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk peluncuran genteng Jatiwangi secara serentak resmi gagal terwujud sesuai rencana semula.
