Halorakyat.id — Pemerintah Provinsi Bali resmi memberlakukan kebijakan sistem ganjil genap dalam proses pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Kebijakan ini mulai efektif berjalan sejak hari ini, Sabtu (17/10/2026), hingga Senin (19/10/2026) mendatang. Langkah tersebut diambil sebagai respons cepat guna mengurai antrean panjang yang terjadi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat adanya kelangkaan pasokan BBM di lapangan.
Pemberlakuan aturan ini didasarkan pada surat resmi Gubernur Bali Nomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM yang telah diterima oleh pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib dan terukur di tengah tingginya permintaan konsumen di seluruh Provinsi Bali.
“Pengisian BBM dengan menerapkan nomor polisi ganjil dan genap, mulai diperlakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2026, sampai dengan hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.
Ahad menjelaskan bahwa teknis pelaksanaannya didasarkan pada angka terakhir yang tertera pada pelat nomor polisi kendaraan masing-masing konsumen. Sebagai contoh, kendaraan dengan angka pelat terakhir ganjil dijadwalkan mengisi BBM pada tanggal 17 Oktober, sementara kendaraan dengan angka pelat genap mendapatkan giliran pada tanggal 18 Oktober. Penyesuaian ini berlaku secara menyeluruh di setiap SPBU yang tersebar di wilayah administratif Provinsi Bali.
Pihak Pertamina menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara untuk menstabilkan kondisi distribusi di lapangan. Selama masa pemberlakuan aturan tersebut, Pertamina akan menjalin koordinasi intensif dengan jajaran aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri. Kehadiran petugas di lapangan bertujuan untuk membantu pengawasan serta memastikan alur antrean kendaraan di setiap SPBU tetap berjalan tertib sesuai dengan ketentuan ganjil genap yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Masyarakat diminta untuk mematuhi jadwal yang telah ditentukan agar proses pengisian BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite, dapat berjalan lancar dan efisien. Pihak otoritas terkait berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung implementasi aturan ini guna memastikan distribusi energi tetap merata hingga pasokan kembali dalam kondisi normal. Evaluasi akan terus dilakukan selama tiga hari pelaksanaan kebijakan ini untuk memantau perkembangan situasi di seluruh SPBU Bali.
